Korupsi KTP Elektronik

15 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta, Ini Deretan Kesalahan Setnov yang Terbukti

"Novanto terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan kepada terdakwa Setya Novanto 15 tahun pidana dan denda 500 juta..."

15 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta, Ini Deretan Kesalahan Setnov yang Terbukti
Istimewa
TERDAKWA kasus e-KTP Setya Novanto menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Selasa (24/4/2018). Ia divonis bersalah dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda senilai Rp 500 juta. 

TERDAKWA kasus e-KTP Setya Novanto menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Selasa (24/4/2018).

Dalam kesempatan tersebut Ketua Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Yanto menyampaikan bahwa fakta-fakta di persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi bahwa terdakwa Setya Novanto terbukti secara sah bersama-sama melakukan korupsi pengadaan e-KTP sehingga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

Diakhiri dengan ketukan palu menyatakan bahwa Setnov di vonis 15 tahu penjara serta diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 500 juta dengan subsider 3 bulan.

Baca: BREAKING NEWS: Setya Novanto Dijatuhi Hukuman Penjara 15 Tahun dan Denda Rp 500 Juta

"Mengadili, menyatakan Novanto terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan kepada terdakwa Setya Novanto 15 tahun pidana dan denda 500 juta," kata Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan mantan Ketua DPR RI itu tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi.

Dalam perkara ini, Novanto dinyatakan terbukti terlibat dalam korupsi senilai Rp 2,3 triliun, ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Novanto juga dinilai terbukti mendapat jatah USD7,3 juta. Dia juga terbukti menerima jam tangan mewah bermerk Richard Mille seri RM 011 senilai USD135 ribu dari proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

Selain itu, majelis hakim pun mengesampingkan nota pembelaan yang dibacakan Novanto pada Jumat (13/4). Bahkan hak politik Novanto dicabut selama lima tahun pasca menjalani proses hukuman.

Atas perbuatannya, Novanto terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved