Sidang WN Norwegia, Kapal Nordic Telah Memenuhi Prosedur

Saksi dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memastikan status Kapal Nordic Bahari legal dan sah.

Sidang WN Norwegia, Kapal Nordic Telah Memenuhi Prosedur
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dan pengambilalihan aset dengan terdakwa warga negara Norwegia, Morten Innhaug, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 

WARTA KOTA, TANJUNGPRIOK-Sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan kepemilikan saham PT Bahari Lines Indonesia (BLI) dengan terdakwa Warga Negara Asing (WNA) Norwegia, Morten Innhaug, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (16/4/2018).

Dalam sidang yang mengagendakan keterangan saksi dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan itu, diketahui status Kapal Nordic Bahari legal dan sah.

Salah satu PNS, Daniel Mangasi Parhulutan (48) mengatakan kapal itu sudah sesuai aturan.

Kapal Nordic Bahari dalam akte pendaftaran pada 18 September 2013 terdaftar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas nama perusahaan PT Bahari Lines Indonesia dengan status legal yang sah dan sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami memiliki wewenang untuk memeriksa status hukum setiap kapal yang terdaftar di Kemenhub dan sampai hari ini tidak ada permintaan blokir dari penyidik (kepolisian). Posisi kapal juga masih clear (bebas) beroperasi dan tidak ada utang piutang dalam perizinan,” kata Daniel.

Ia menambahkan sesuai dengan PM Nomor 39 Tahun 2017, dikatakan bahwa kapal harus didaftarkan atas nama WNI atau jika menggunakan nama perusahaan, maka mayoritas sahamnya dimiliki WNI.

Kuasa hukum terdakwa Morten Innhaug, Diswan mengatakan meski pernah di BAP oleh penyidik Polda Metro Jaya, namun saksi dinilai tidak mengetahui banyak terkait duduk perkara masalah PT BLI.

“Kapal Nordic merupakan kapal milik PT BLI yang sudah terdaftar dan pendaftarannya tersebut telah sesuai dengan prosedur yangberlaku,” ungkap Diswan.

Sementara itu Ketua Majelis Hakim Susilo menyebutkan pihaknya meminta agar JPU menghadirkan saksi kunci atas nama Albert Marvin dalam lanjutan persidangan yang digelar pada Senin (23/4) depan.

Keterangan saksi yang sudah dua kali dipanggil namun tidak pernah hadir itu sangat diperlukan.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help