Home »

News

» Jakarta

PT Jakpro Patok Tarif LRT Rp 10.000 per Orang

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah menetapkan besaran tarif Light Rapid Transit (LRT) sebesar Rp 10.000 per orang.

PT Jakpro Patok Tarif LRT Rp 10.000 per Orang
Warta Kota/Adhy Kelana
Sejumlah pekerja proyek LRT tengah memeriksa beton bakal lintasan rel LRT di kawasan Kampung Makasar, Jakarta Timur, Senin (26/3). 

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah menetapkan besaran tarif Light Rapid Transit (LRT) sebesar Rp 10.000 per orang.

Hal itu akan dilakukan bersamaan uji coba infrastruktur. 

Direktur Utama PT Jakpro, Satya Heragandhi, mengatakan tarif Rp 10.000 cukup untuk memenuhi operasional.

Hal itu lantaran pembangunan infrastruktur yang diketahui menelan biaya sebesar Rp 6,8 triliun itu seluruhnya dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Sehingga seluruh pendapatan dapat digunakan dalam peningkatan pelayanan.

"Tarif masih di angka Rp 10.000 (per orang), (tarif) belum disubsidi. Cukup untuk peningkatan pelayanan," ungkapnya dihubungi pada Selasa (17/4/2018).

Walau begitu, tarif dijelaskannya belum final lantaran masih harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Terlebih pembangunan LRT Fase 2 Velodrome-Kelapa Gading kini masih diperdebatkan agar tidak kembali membebani APBD DKI Jakarta.

"Fase 2 sudah masuk perencanaan, kami masih berupaya untuk mencari pendanaan dari luar APBD. Kami pastikan semua dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Sejalan dengan target operasional LRT pada Juli 2018 mendatang, dua rangkaian kereta telah dirakit dan siap diuji coba. Pihaknya pun telah mengirim Sumber Daya Manusia (SDM) ke Korea untuk menjalani pelatihan.

"Pertengahan Mei atau awal Juni sudah masuk sertifikasi dari Kemenhub, harapannya selesai sekitar empat minggu, atau paling lambat Juli bisa beroperasi penuh," tutupnya.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menilai pembangunan LRT Fase 2 tidak dapat dilakukan tanpa APBD. Sebab, APBD senyatanya digunakan untuk kepentingan publik, sementara Panitia Khusus (Pansus) yang diusulkan DPRD menurutnya harus menyoroti perubahan trase LRT yang menyimpang dari rencana semula.

Trase awal tersebut semula direncanakan mengelilingi Jakarta dari Bandara Soekarno Hatta-Pantai Indah Kapuk-Kampung Bandan-Ancol-Cempaka putih-Kebayoran Lama, sedangkan trase LRT kini justru berubah menjadi Kelapa Gading-Velodrome yang akan dilanjutkan ke Tanah Abang.

"Kalau (pembangunan) tidak dari APBD dari mana lagi. Pansus seharusnya mendalami perubahan trase, karena dalam pembangunan infrastruktur transportasi langkah awalnya adalah penetapan trase yang sudah melalui kajian, dari situ bisa dihitung dananya," jelasnya.

"Soal tarif tidak masalah, terpenting Kota harus lihat siapa yang naik LRT, apalagi rute Velodrome-Kalapa Gading," tutupnya menambahkan.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help