WartaKota/
Home »

Depok

KPK Sebut Laporan Korupsi BOS Disdik Depok Lengkap, Kadisdik Membantah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dugaan korupsi dana BOS di Dinas Pendidikan Kota Depok.

KPK Sebut Laporan Korupsi BOS Disdik Depok Lengkap, Kadisdik Membantah
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Sekelompok orang atau warga masyarakat di Depok yang peduli atas pemberantasan korupsi di Indonesia membentuk sebuah organisasi bernama Corruption Watch Independen atau CWI. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dugaan korupsi dana BOS di Dinas Pendidikan Kota Depok. 

LSM Corruption Watch Independent (CWI) yang melaporkannya ke KPK, dan KPK menganggap laporan itu lengkap dan cukup. 

Tapi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, M Thamrin, menilai laporan Corruption Wacth Independent (CWI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak lengkap.

CWI melaporkan Disdik Kota Depok terkait dugaan korupsi dana bantuan operasi sekolah (BOS) di sebagian besar SD di Depok, tidak lengkap.

"Dalam laporan itu, CWI tidak bisa menunjukan data lengkap di sekolah mana saja terdapat penyelewengan anggaran dana BOS pengadaan buku terjadi Depok," kata Thamrin, Selasa (17/4/2018).

Ia menjelaskan penyaluran dana BOS di Depok sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 1 Tahun 2018.

"Dimana dalam Permendikbud itu mencantumkan petunjuk teknis atau juknis tentang penyaluran dana BOS," kata Thamrin.

Ia mengatakan anggaran pengadaan buku dari dana BOS SD, besarannya hanya 20 persen.

Hal itu meliputi 15 persen untuk buku teks, dan 5 persen untuk buku non teks.

"Setelah di input, pemerintah pusat langsung mentransfer dana BOS ke rekening masing-masing sekolah dan bukan ke Dinas Pendidikan," kata Thamrin.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help