Terkait Reklamasi Teluk Jakarta, Polda Metro Periksa Luhut Panjaitan dan Susi Pudjiastuti

Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, diperiksa Polda Metro Jaya terkait reklamasi pulau.

Terkait Reklamasi Teluk Jakarta, Polda Metro Periksa Luhut Panjaitan dan Susi Pudjiastuti
istimewa
Luhut Panjaitan, Rizal Ramli, dan Budi Karya Sumadi 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya (PMJ) telah melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan adanya korupsi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) reklamasi pulau Teluk Jakarta.

“Kami sudah periksa semua. Reklamasi itu kan sifatnya umum ya, kami mau menilai NJOP kan kami lihat dulu berkaitan dengan reklamasinya. Ada kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan ada beberapa poin yang masih ditanya, itu yang mau kami tanyakan,” kata Kombes Pol Adi Deriyan, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya (PMJ), di Mapolda Metro Jaya, Kebayoranbaru, Jakarta Selatan, Senin (16/4/2018).

Pihaknya, lanjut Adi, menyatakan bahwa yang didalami juga masalah moratorium reklamasi tersebut. Dimana berkaitan dengan aturan-aturan pencabutan moratorium.

“Ada banyak item yang ditanyakan sehingga itu dimoratoriumkan. Kemudian dari pihak pengembang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jadi temuan,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, penanganannya juga masih  di ruang lingkup sumber daya lingkungan. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya penanganan lainnya.

“Pemeriksaan kami lakukan dengan mendatangkan penyidik ke kantor beliau. Karena kami melihat kesibukan beliau,” katanya.

Seperti diketahui,  NJOP di pulau reklamasi C dan D, hanya ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta per meter. Semestinya, NJOP di pulau reklamasi C dan D bisa mencapai antara Rp 25 juta-Rp 30 juta.

Akibat penetapan NJOP itu, pengembang Pulau C dan D, PT Kapuk Naga Indah, bisa mendapatkan HGB setelah menyetor nilai NJOP sebesar Rp 200 milliar.

Karena itulah yang kini polisi tengah dalami, mulai dari penetapan NJOP sampai proses keluarnya HGB tersebut. 

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help