Pariwisata

Pergub Pariwisata Rentan Pungli, Kadis Pariwisata DKI: Bisa Langsung Telepon Saya

Berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dinilai sebagian pihak rentan pungli.

Pergub Pariwisata Rentan Pungli, Kadis Pariwisata DKI: Bisa Langsung Telepon Saya
Warta Kota/Dwi Rizki
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Tinia Budiati 

BERLAKUNYA Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dinilai sebagian pihak rentan pungutan liar (pungli).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Tinia Budiati menegaskan, agar tindakan tersebut dapat dilaporkan langsung kepada dirinya.

Hal tersebut diungkapkannya dalam sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Sanggar Krida Wanita Jaya Raya (Sangrini), Komplek Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur pada Senin (16/4/2018).

Sebab, ditegaskannya, aksi tersebut termasuk dalam tindakan korupsi.

Baca: Perwakilan Pedagang Pasar Kemiri Muka, Audiensi dengan Ketua PN Depok Terkait Eksekusi Lahan

"Bapak dan ibu tidak usah ragu-ragu konsultasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta secara gratis, semuanya gratis, tidak ada pegawai Dinas yang memungut, kita tidak boleh melakukan apa yang tidak diperbolehkan. Kalau mereka minta makan, minum atau lainnya tidak boleh. Mereka tidak boleh merepotkan," ungkapnya.

Meyakinkan puluhan pengusaha yang hadir, Tinia tidak ragu memberikan nomor telepon pribadi miliknya. Sehingga, apabila ditemukan adanya pelanggaran, pihak pengelola dapat menghubunginya langsung, baik lewat telepon ataupun pesan singkat.

Baca: Nafa Urbach Santai saat Irish Bella Bocorkan Dirinya Banyak Didekati Brondong

"Bapak-ibu boleh simpan nomor saya, jadi apabila ada pegawai kami yang nakal bisa langsung telepon atau SMS saya di nomor 08119911535, segera akan saya tindak," tutupnya menegaskan.

Pengusaha hiburan khawatir

Seperti diberitakan sebelumnya, keputusan pencabutan izin usaha Sense Karaoke dan Diskotek Exotic yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta beberapa waktu lalu dikhawatirkan sejumlah pengusaha hiburan Ibu Kota.

Pasalnya, alasan penutupan usaha justru didasarkan pada temuan narkoba yang dimiliki pengunjung hiburan dewasa.

Menjawab keresahan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta kembali menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Sanggar Krida Wanita Jaya Raya (Sangrini), Komplek Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur pada Senin (16/4/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, memaparkan aturan kepada puluhan pengusaha hiburan untuk tetap optimis memandang Pergub yang dikeluarkan Anies Rasyid Baswedan pada tanggal 12 Maret 2018 itu.

Karena, peraturan tersebut menjadi pelindung bagi pengusaha hiburan dari ancaman narkoba ataupun prostitusi ilegal. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved