Pemkot Jaksel Verifikasi Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

Pemerintah Kota Jakarta Selatan akan melakukan verifikasi Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Langkah ini dilakukan agar pemberian bantuan tersebut tidak salah sasaran.

Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, pihaknya telah membentuk tim yang bertugas melakukan pemutahiran data yang sudah didapat dari Badan Pusat Statistik terkait dengan warga miskin di Jakarta Selatan.

"Jadi angkanya agar benar-benar valid. Karena masih banyak warga miskin di Jakarta Selatan yang belum terdata dengan baik. Maka dari itu, kita akan mengerahkan petugas pencacahan lapangan guna mendata ulang mereka," kata Tri saat membuka Pelatihan Petugas Pencacah Lapangan (PCL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PPL) Mekanisme Pemutahiran Mandiri untuk 10 Kecamatan se-Jakarta Selatan, di Ruang Pola Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (16/4).

Tri Kurniadi menambahkan, selain untuk pemutakhiran data, pelatihan petugas PCL ini juga bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya salah sasaran, dalam pemberian bantuan kepada warga miskin di Jakarta Selatan.

"Saya berharap dengan pelatihan petugas PCL ini, nantinya akan menghasilkan basis data yang kuat, sehingga orang-orang yang mendapatkan bantuan seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak salah sasaran," terangnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan, Mursidin menambahkan, pelatihan ini digelar untuk memperbaiki data warga miskin yang masih belum akurat.

"Kita mendapat data dari Kementerian Sosial melalui BPS Pusat. Artinya, kita perbaiki data ini, yang belum betul ya kita betulkan dan yang sudah betul yang kita pertahankan. Misalkan orang miskin sudah jadi kaya berarti kan sudah tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) lagi," paparnya.

Untuk memverifikasi data tersebut, sambung Mursidin, pihaknya mengerahkan sebanyak 325 petugas PCL se-Jakarta Selatan.

"Dibagi ke dalam masing-masing kecamatan, dengan rincian satu kelurahan lima orang," kata Mursyid.

Camat Kebayoran Lama, Sayid Ali mengatakan, data BPS pada 2017 menyebut di kecamatannya terdapat 28.308 individu serta 7.370 rumah tangga yang tergolong miskin. Namun, dengan verifikasi yang dilakukan, jumlah tersebut masih sangat mungkin berubah.

"Kita inginkan supaya penerima bantuan tepat sasaran. Bisa saja ada warga yang kehidupannya sudah lebih mapan, sudah meninggal atau sudah pindah. Nanti akan kita cocokkan lagi jangan sampai orang mampu mendapat bantuan tapi orang miskin tidak," ungkapnya