Kicauan Ahmad Dhani Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara Meski Dia Tidak Ditahan

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan Dhani karena penyidik dan jaksa juga tidak menahannya.

Kicauan Ahmad Dhani Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara Meski Dia Tidak Ditahan
Warta Kota/Feryanto Hadi
Ahmad Dhani Prasetyo hadir dalam sidang perdana kasus ujaran kebencian yang menimpa dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

"Sila pertama ketuhanan YME penista agama jadi gubernur, kalian waras?" ujarnya.

"Ahmad Dhani bersama saksi Suryo Pratomo Bimo pada bulan Februari sampai Maret 2017 dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sentimen suku, ras, Agama, dan antar golongan (SARA)," imbuh Dedyng.

Terkait dakwaan itu, Dhani disangkakan dengan Pasal 45 A ayat 2 jo. Pasal 28 ayat 2 UU RI No.19 Tahun 2016 Ttg Perubahan UU No.11 Th 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ia diancam dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun denda Rp 1 miliar.

Meskipun demikian, pentolan Dewa 19 itu tidak ditahan.

Ketua Majelis Hakim, Ratmoho menjelaskan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan Dhani karena penyidik dan jaksa juga tidak menahannya.

"Pengadilan pun tidak melakukan penahanan, tapi dengan catatan diharapkan setiap sidang Anda datang," ujar Ratmoho.

Dalam persidangan itu, Ratmoho menyebut Dhani boleh saja tidak hadir dalam persidangan apabila dia sakit. Namun, Dhani diminta mengabarkan hal itu melalui tim penasihat hukumnya.

"Manusiawilah kalau seandainya berhalangan untuk tidak hadir, entah sakit entah apa, tapi tolong beritahu jaksa atau panitera. Jadi, kami tahu," kata Ratmoho.

Menanggapi persidangan pertama, Hendarsam Marantoko selaku Wakil Ketua ACTA menyatakan, apa yang dilakukan Dhani adalah bentuk kebebasan berekspresi yang diatur dalam konstitusi.

"Sangat beralasan Dhani menyatakan pendapatnya dan ketidaksukaannya kepada penista agama maupun pendukungnya. Apalagi penistaan terhadap agama apapun di Indonesia adalah jelas merupakan tindakan pidana yang dilarang dalam Pasal 156 dan 156a KUHP," kata dia.

Halaman
1234
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help