Mungkinkah ERP dan TOD Jadi Solusi Mengatasi Kemacetan Jakarta

Pemerintah harus menyiapkan konsep jangan panjang untuk mengatasi kepada arus lalu lintas di jalan tol maupun alteri.

Mungkinkah ERP dan TOD Jadi Solusi Mengatasi Kemacetan Jakarta
TMC
Ilustrasi gangguan lalu lintas dan kemacetan di Jakarta jadi alasan pelaksanaan ERP dan TOD, mungkinkah bisa? 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Kemacetan di Jabodotebek khususnya Jakarta memang sudah menjadi momok masyarakat sejak dahulu.

Kini pemerintah terus berupaya memecah kepadatan arus lalu lintas tersebut, seperti salah satu kebijakan yang baru-baru ini diimplementasikan yaitu ganji-genap.

Namun, nyatanya kebijakan terus tersebut belum juga dinilai efektif bagi masyarakat, bahkan kebijakan tersebut ditengarai hanyalah bersifat sementara sembari pemerintah menyiapkan konsep jangan panjang.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono mengatakan pemerintah memiliki konsep jangka pendek dan jangka panjang dalam mengentaskan kemacetan dengan mengedukasi masyarakat agar beralih dari mobil pribadi ke angkutan massal.

"Pemerintah punya program jangan pendek dan jangak Panjang, jangan pendek apa, tadi kan bagaimana kita bisa bekerja hari ini, minggu depan yaitu dengan kebijakan ganjil genap.Tapi bukan berarti tidak punya jangka panjang," kata Bambang, Sabtu (14/4/2018).

Dikatakan Bambang, saat ini pemerintah tengah berupaya membangun Transit Oriented Development (TOD) yaitu membangun pemukiman di simpul-simpul transportasi.

Dimana nantinya sistem ini bangun untuk pendekatan kawasan pemukiman yang berdekatan dengan penggunaan angkutan massal seperti Busway, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT).

"Berdasarkan induk transportasi Jabodetabek saat ini ada 47 lokasi TOD, kalo TOD sudah dibangun masyarakat langsung mendapatan angkutan massal yang ada. Sehingga tidak perlu lagi mengunakan kendaraan pribadi. Sehingga lebih efesien mengunakan kendaraan umum dari pada kendaraan pribadi, itu pola-polanya," ucapnya.

Disamping itu dikatakan Bambang, pemerintah juga harus menyiapkan konsep jangan panjang untuk mengatasi kepada arus lalu lintas di Jalan Tol maupun alteri.

Selain itu konsep ERP (Electronic Road Pricing), atau jalan berbayar juga tengah dimatangkan. Pihaknya mengaku masih mengkaji mengenai hal tersebut.

Melalui skema tersebut nantinya setiap mobil yang masuk ke Jakarta akan tercatat plat nomornya. Setelah tercatat, maka kendaraan tersebutnantinya akan dikirimkan tagihan kepada alamat rumah sang pemilik kendaraan. Dalam tagihannya, terdapat jumlah yang harus dibayarkan hasil perhitungan berapa kali mobil tersebut memasuki ibukota.

"Diluar negeri sudah diterapkan itu ERP dan Electronic Road Collector (ERC) kalo di jalan tol, Jadi kalo jalan tol itu macet maka tarifnya itu langsung naik secara progresif. Tapi nanti kalo tolnya sudah tidak macet, kecepatan meningkat, tarif tol akan turun. Nah ini sedang kami pelajari apakah itu ERP atau ERC di jalan tol, nah saat ini masih kita pelajari jadi nanti konsep mana yang pas," katanya.

Menurutnya hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian untuk konsep tersebut yang nantinya akan diterapkan untuk mengatasi solusi kepadatan di jalan.

"Saat ini masih kita kaji terus jangka panjang nanti seperti apa baik Jalan tol maupun alteri," katanya.

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help