KPK Harus Periksa BPPBJ DKI Usai Gagal Lelang Mebel Sekolah Rp 87 Milliar

KPK harus segera menyelidiki Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI Jakarta (BPPBJ DKI).

KPK Harus Periksa BPPBJ DKI Usai Gagal Lelang Mebel Sekolah Rp 87 Milliar
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 231 Jakarta yang belum mendapat mebel baru sampai pelaksanaan UNBK 2018.Hal itu akibat gagal lelang mebel sekolah. Sekolah ini kini telah rampung dibangun sejak tahun 2017 lalu. Foto ini diambil saat proses pembangungn SMPN 231 pada Rabu (16/11/2016) silam. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menyelidiki di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI Jakarta (BPPBJ DKI).

Ketua Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia, Tom Pasaribu, mengatakan gagal lelang mebel sekolah Rp 87 milliar terlalu aneh dan janggal. Sehingga harus jadi pemicu KPK curiga terhadap aksi BPPBJ DKI selama ini.

 Tom menyebut terjadi praktek tak wajar dalam gagalnya lelang mebel sekolah Rp 87 milliar.

"Dan saya yakin praktik ini sudah lama. Makanya setidaknya KPK harus periksa semua lelang BPPBJ DKI antara tahun 2016 -2017. Kegagalan lelang mebel sekolah ini menunjukkan ada yang tak beres dengan mereka (BPPBJ DKI)," kata Tom ketika dihubungi Warta Kota, Sabtu (14/4/2018). 

Sebelumnya Tom menilai aksi Pokja tertentu BPPBJ DKI menggagalkan lelang mebel sekolah senilai Rp 87 milliar dinilai terlalu ceroboh, kasar, dan salah telak. 

Tom Pasaribu,  Ketua Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I)
Tom Pasaribu, Ketua Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) (suarajakarta.co)

Baca: Aktivis Katakan BPPBJ DKI Salah Telak Gagalkan Lelang Mebel Sekolah Rp 87 Milliar

Menurut Tom, seharusnya dari 6 perusahaan yang mengajukan penawaran, ada 1 perusahaan yang bisa menjadi pemenangnya.

Perusahaan yang layak menang itu adalah PT Araputra Fortuna Perkasa. "Saya tidak kenal perusahaan itu. Tapi cara-cara menggagalkan seperti ini sudah nggak bener," kata Tom ketika dihubungi Warta Kota, Sabtu (14/4/2018).

Menurut Tom, ada yang salah dengan sikap dan cara Pokja Tertentu BPPBJ DKI menggagalkan lelang tersebut. 

"PT Araputra ini pemain internasional. Dia sering ekspor. Sekarang begini hitungannya, Firman (Ketua Pokja Tertentu BPPBJ DKI) sebut PT Araputra kualifikasinya perusahaan kecil. Ini pemikiran bodoh. Lu bermain jangan kasar banget kayak gini. Ini pemain eksport (PT Araputra), ini perusahaan masuk kualifikasi non kecil (perusahaan menengah-besar)," kata Tom. 

Halaman
1234
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help