Polemik Pembangunan Gereja Disinggung Paslon No 2 dalam Debat Pilkada Kota Bekasi

Nur Supriyanto-Adhy Firdaus menyinggung soal polemik pembangunan gereja di wilayah setempat.

Polemik Pembangunan Gereja Disinggung Paslon No 2 dalam Debat Pilkada Kota Bekasi
Warta Kota/Dwi Rizki
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno, saat mendampingi Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Nur Supriyanto dan Adhy Firdaus Saadi berkunjung di Ropisbak, Jalan Jatiwaringin Raya, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (1/4/2018). 

WARTA KOTA, BEKASI -- Pasangan calon (paslon) Nomor Urut 2 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Nur Supriyanto-Adhy Firdaus menyinggung soal polemik pembangunan gereja di wilayah setempat.

Ucapan itu dituju ke petahana Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat ajang debat kandidat Pilkada Kota Bekasi 2018, Rabu (4/11/2018) siang.

Nur menyampaikan hal itu guna menyanggah pernyataan Rahmat Effendi soal komitmennya dalam memperkuat toleransi di tengah kehidupan warga Kota Bekasi.

Awalnya, politisi Partai Golkar ini menilai, kesolehan dan kearifan merupakan kunci penting dalam membangun budaya dan keimanan daerah.

Dua sikap itu sangat penting sebagai modal membangun pemahaman Kota Bekasi yang dikenal sebagai daerah heterogen.

"Sekarang yang dibutuhkan adalah rasa aman, dan warganya tidak mempertentangkan suku maupun agama dalam kearifan lokal," kata Rahmat saat debat Pilkada yang digelar di Gedung Al Muhajirin, Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Rabu (11/4).

Mendengar pernyataan Rahmat, Nur langsung menanggapinya. Dia menyebut ada konflik sosial di tiga titik di Kota Bekasi, yakni pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara, pembangunan Gereja Kalamiring di Jatisampurna dan gejolak di Ciketing.

"Hal ini tidak boleh terjadi lagi. Saya sepakat dengan komitmen toleransi ini, namun fakta digital (pemberitaan internet) tidak demikian," kata Nur menanggapi ucapan Rahmat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bahkan menilai, Rahmat terkesan acuh pada golongan masyarakat yang kontra terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) sarana ibadah tersebut. Bahkan saat itu, Rahmat juga memberikan pernyataan pribadinya ke sejumlah media massa soal kesediaannya ditembak di bagian kepalanya, sebelum mencabut izin yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh pemerintah saat itu.

"Bahkan, saat itu, ada yang mau ditembak kepalanya (kalau harus mencabut izin)," kata Nur.

Pernyataan Nur memancing Rahmat Effendi untuk menyampaikan klarifikasinya. Rahmat menegaskan, saat terjadi konflik perbedaan pendapat, pihaknya telah berkonsultasi ke Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu yang sekaligus sebagai politisi PKS.

"Beliau sebagai wakil saya memberi masukan untuk melakukan kebijakan sesuai ketentuan dan norma hukum yang berlaku," kata Rahmat.

Rahmat menilai, seorang pemimpin yang adil harus berdiri di semua kaki umatnya, sebab di Kota Bekasi saat ini masih terjadi ketimpangan penyediaan fasilitas tempat ibadah dengan populasi pemeluk agama.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Bekasi pada 2016, populasi pemeluk agama Islam sebanyak 2 juta jiwa lebih dengan jumlah masjid mencapai 1.200 unit lebih dan mushola 1.786 unit lebih.

Kemudian pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 195.000 jiwa lebih dan Katolik sebanyak 65.000 jiwa lebih dengan penyediaan tempat ibadah gereja hanya 120 unit.

"Kalau pernyataan saya di media tentang tembak kepala, itu ada yang terhapus (tidak dipublikasikan secara utuh). Maksudnya, saya cabut (izinnya) kalau sudah ada kekuatan hukum tetap," katanya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help