Home »

News

» Jakarta

Zumi Zola Pakai Rompi Oranye Bertuliskan Tahanan KPK

Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Zumi Zola ketika akan masuk ke dalam mobil tahanan KPK.

Zumi Zola Pakai Rompi Oranye Bertuliskan Tahanan KPK
Istimewa/Tribunnews.com
Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola Zulkifli keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK pada Senin (9/4/2018) pukul 18.40 WIB setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar delapan jam. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli akhirnya menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Zumi Zola ke luar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK pada Senin (9/4/2018) pukul 18.40 WIB.

Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Zumi Zola ketika akan masuk ke dalam mobil tahanan KPK.

Sebelumnya, Zumi menjalani pemeriksaan penyidik KPK sebagai tersangka dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan dugaan suap lainnya dilingkungan Dinas PUPR selama kurang lebih delapan jam.

Zumi Zola hadir di Gedung KPK tepat pada pukul 10.00 WIB bersama kuasa hukumnya Muhammad Farizi dengan kendaraan pribadi berplat nomor hitam.

Tidak terlihat adanya pengawalan ketika ia datang.

Ia hanya terlihat membawa sebuah dompet kecil berbentuk persegi panjang di tangan kirinya.

Tanpa banyak bicara, Zumi langsung masuk ke dalam gedung KPK.

Zumi yang mengenakan baju batik berwarna gelap, celana panjang hitam, dan sepatu hitam hanya mengucapkan sepatah kata salam tanpa menjawab satu pun pertanyaan dari wartawan.

KPK menetapkan Zumi sebagai tersangka dugaan suap RAPBD 2018 dan dugaan suap di lingkungan Dinas Provinsi Jambi setelah sebelumnya menangkap dan menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.(Gita Irawan)

Editor: murtopo
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help