Home »

News

» Jakarta

Akumindo Minta Pemerintah Kaji Ulang Perpes Soal Tenaga Kerja Asing

Akumindo memberikan catatan penting terkait penetapan Perpres No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Akumindo Minta Pemerintah Kaji Ulang Perpes Soal Tenaga Kerja Asing
WARTA KOTA/YOSIA MARGARETTA
Pekerja asing dari Jerman sedang membangun arena balap sepeda alias velodrome, di Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (3/4/2018). 

WARTA KOTA, PASAR MINGGU -- Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) memberikan catatan penting terkait penetapan Perpres No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun mengatakan, harusnya sektor UMKM diberikan porsi yang lebih besar dalam penyediaan lapangan kerja.

Bukan justru membuat kebijakan yang berpotensi menyulitkan rakyat Indonesia untuk mencari pekerjaan.

"Akumindo berpendapat bahwa pemberdayaan UMKM harus kembali diberikan porsi yang jauh lebih besar, mengingat saat ini UMKM masih menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lokal cukup besar. UMKM juga dinilai dapat menjadi penyeimbang serbuan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia," ujar Ikhsan melalui pesan tertulisnya pada Minggu (8/4) pagi.

Sejatinya Ikhsan menyadari, Perpres tersebut didasari oleh investasi yang berasal dari pemodal asing yang dalam hal ini disebut pemberi Kerja TKA.

"Maka, semua kewenangan izin ada ditangan Menteri Hukum dan HAM yang isinya dengan rinci menyampaikan syarat dan jabatan yang dapat diisi oleh TKA sesuai dengan Permen yang segera akan dibuat oleh Menteri Hukum dan Ham," kata Ikhsan.

Namun, ia mempertanyakan soal bentuk pengawasan yang nantinya dilakukan.

Menurutnya, dalam Perpres tersebut tidak dijelaskan secara rinci siapa yang nantinya mengawasi jika terjadi gempuran tenaga kerja asing ke Indonesia.

"Terkait pola pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia yang belum secara rinci diatur dalam Perpres terutama dalam hal penggawasan dilakukan oleh instansi mana?"

"Jadi menurut kami Perpres seharusnya ditinjau ulang dengan mencantumkan instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Indonesia," paparnya.(*)

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help