Libur Sekolah Selama Asian Games Seharusnya Berdasar Kajian

Kebijakan meliburkan sekolah selama Asian Games seharusnya dilakukan berdasarkan kajian yang tepat

Libur Sekolah Selama Asian Games Seharusnya Berdasar Kajian
Warta Kota/Joko Supriyanto
Sejumlah siswa mengikuti upacara saat hari pertama masuk sekolah di SMPN 209 Jakarta, Senin (10/7). 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Aditya Dwi Laksana dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang kebijakan meliburkan sekolah untuk tingkat SMP,SMA,SMK selama Asian Games seharusnya dilakukan berdasarkan kajian yang tepat serta dijelaskan ke publik seterang-terangnya.

Misalnya, jika alasan aktivitas anak sekolah menjadi salah satu penyumpang kemacetan, harus dibeberkan datanya.

"Kebijakan itu memang hak dari Pemprov DKI. Sah-sah saja. Tapi harusnya kebijakan itu optional, bukan mandatory. Sebab, hanya di kondisi-kondisi tertentu saja aktivitas siswa sekolah menyebabkan kemacetan. Terutama pagi dan siang. Jika terkait Asian Games, maka yang punya dampak hanya di seputaran Gelora Bung Karno di Senayan dan di kawasan Rawamangun serta Kelapa Gading dimana di sana terdapat venue," jelasnya saat dihubungi Warta Kota, Jumat (6/4).

Aditya mengakui, aktivitas antar-jemput anak sekolah baik dengan kendaraan pribadi maupun sepeda motor, memang menjadi salah satu penyumbang kemacetan di sejumlah lokasi.

Namun, ia justru menyoroti peran Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang selama ini menurutnya tidak serius dalam mengatasi permasalahan ini.

"Ini kan salah satu masalah lama tapi sepertinya belum ada solusi tepat yang dilakukan oleh dishub," ujarnya.

Aditya mengungkapkan, setidaknya ada empat point terkait dengan masalah sumbangan kemacetan akibat aktivitas anak sekolah.

Pertama adalah soal ketersediaan bus sekolah yang dinilainya belum memadai dan belum memiliki jangkauan hingga ke permukiman.

Kedua, belum adanya pool armada swasta di bawah pengaturan Dishub yang bertugas menjemput anak sekolah di titik tertentu.

Ketiga tidak tegasnya pengaturan terhadap kendaraan pribadi yang mengantar-jemput siswa dari kalangan menengah ke atas hingga menyebabkan kemacetan lalulintas.

Keempat, tidak tersedianya sarana parkir yang memadai dari pihak sekolah hingga mobil pribadi yang mengantar-jemput siswa sekolah memilih parkir di bahu jalan.

"Sebenarnya ada point lagi yang saat ini belum dilakukan, yakni terkait penyediaan transportasi massal yang ramah terhadap siswa tingkat SD. Yang ada saat ini, angkutan massal standarnya untuk anak SMP ke atas," katanya. (fha)

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help