Asian Games 2018

MTI: Kebijakan Libur Sekolah Terkait Asian Games Jadi Pelajaran Buat Dishub

Kebijakan meliburkan SMP/SMA/SMK selama 9 hari masa pelaksanaan Asian Games seharusnya dilakukan berdasarkan kajian yang tepat.

MTI: Kebijakan Libur Sekolah Terkait Asian Games Jadi Pelajaran Buat Dishub
Warta Kota/Yosia Margaretta
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno dan Ketua Inasgoc, Eric Tohir, dalam rapat progress Asian Games 2018, Jumat (6/4/2018). 

WARTA KOTA, PANCORAN--Aditya Dwi Laksana dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang kebijakan meliburkan sekolah untuk tingkat SMP/SMA/SMK selama sembilan hari masa pelaksanaan Asian Games seharusnya dilakukan berdasarkan kajian yang tepat serta dijelaskan ke publik seterang-terangnya.

Misalnya, jika alasan aktivitas anak sekolah menjadi salah satu penyumpang kemacetan, harus dibeberkan datanya.

"Kebijakan itu memang hak dari Pemprov DKI. Sah-sah saja. Tapi harusnya kebijakan itu optional, bukan mandatory. Sebab, hanya di kondisi-kondisi tertentu saja aktivitas siswa sekolah menyebabkan kemacetan. Terutama pagi dan siang. Jika terkait Asian Games, maka yang punya dampak hanya di seputaran Gelora Bung Karno di Senayan dan di kawasan Rawamangun serta Kelapa Gading dimana di sana terdapat venue," jelasnya saat dihubungi Warta Kota, Jumat (6/4/2018).

Aditya mengakui, aktivitas antar-jemput anak sekolah baik dengan kendaraan pribadi maupun sepeda motor, memang menjadi salah satu penyumbang kemacetan di sejumlah lokasi.

Namun, ia justru menyoroti peran Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang selama ini menurutnya tidak serius dalam mengatasi permasalahan ini.

"Ini kan salah satu masalah lama tapi sepertinya belum ada solusi tepat yang dilakukan oleh dishub," ungkapnya.

Aditya mengungkapkan, setidaknya ada empat point terkait dengan masalah sumbangan kemacetan akibat aktivitas anak sekolah.

Pertama adalah soal ketersediaan bus sekolah yang dinilainya belum memadai dan belum memiliki jangkauan hingga ke lokasi permukiman.

Kedua, belum adanya pool armada swasta di bawah pengaturan Dishub yang bertugas menjemput anak sekolah di titik tertentu yang ditentukan.

Ketiga tidak tegasnya pengaturan terhadap kendaraan pribadi yang mengantar-jemput siswa dari kalangan menengah ke atas hingga menyebabkan kemacetan lalulintas.

Halaman
123
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved