Kadishub DKI : Jalan yang Tak Ada Rambu, Dilarang Parkir

Andri Yansyah menyebut setiap jalan tidak perlu dipasang tanda larangan parkir untuk melarang pengendara parkir di badan jalan.

Kadishub DKI : Jalan yang Tak Ada Rambu, Dilarang Parkir
Warta Kota/Rangga Baskoro
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah saat menemui para sopir angkot di depan Stasiun Tanah Abang, Senin (28/1). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Mohamad Yusuf

WARTA KOTA, SEMANGGI -- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Andri Yansyah, menyebut bahwa setiap jalan tidak perlu dipasang tanda larangan parkir untuk melarang pengendara parkir di badan jalan.

Pasalnya, telah diatur pada Peraturan Gubernur (Pergub) 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal tersebut terkait mencuatnya kasus Ratna Sarumpaet yang tidak terima mobilnya diderek oleh Dishub karena parkir di badan jalan.

“Kalau semua jalan tidak boleh untuk parkir bukan berarti harus dipasangi rambu larangan parkir. Berapa banyak rambu harus dipasang jika pengertiannya seperti itu?” kata Andri ketika dihubungi Warta Kota, Rabu (4/4/2018).

Pasalnya, setiap jalan memang fungsinya bukan untuk fasilitas parkir. Namun, dalam Pergub tersebut diatur, jika memang suatu jalan memang ditetapkan sebagai parkir, maka akan dilengkapi dengan rambu parkir.

“Yang perlu ditegaskan di sini, jika tidak ada rambu, maka tidak boleh parkir. Jalan yang bisa digunakan sebagai fasilitas parkir, dipastikan akan terdapat rambu,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya berpegang pada
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi. Dimana telah diatur, seperti yang tertulis pada Pasal 62.

“Tertulis jelas pada Pasal 62 ayat 3 bahwa terhadap kendaraan bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan, mulai dari penguncian ban kendaraan bermotor,” kata Andri.

Selain itu juga bisa dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Atau pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.

Halaman
12
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved