Penurunan Spanduk Kampanye Pilkada Bekasi Berbuntut Panjang, Korlabi Laporkan Politisi Golkar

Spanduk kampanye Pilkada Bekasi milik calon Wali Kota Bekasi, Nur Supriyanto dituduh melanggar ketentuan Panwaslu.

Penurunan Spanduk Kampanye Pilkada Bekasi Berbuntut Panjang, Korlabi Laporkan Politisi Golkar
Warta Kota/Rangga Baskoro
Laporan Ketua Kordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) Damai Hari Lubis terhadap Aritha atas dugaan ujaran kebencian di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/4). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Rangga Baskoro

WARTA KOTA, GAMBIR -- Spanduk kampanye Pilkada Bekasi milik calon Wali Kota Bekasi, Nur Supriyanto dituduh melanggar ketentuan Panwaslu.

Kemudian, Plt Ketua DPD KNPI Kota Bekasi Arihta Tarigan yang juga merupakan politisi Golkar melaporkan paslon nomor urut 2 Nur Supriyanto ke Panwaslu, pada Jumat 23 Maret 2018 atas dugaan tindakan politisasi sara.

Diketahui poster yang dicopot Satpol PP tersebut berisi foto Nur Supriyanto dan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab yang bertuliskan kata-kata Habib Rizieq, “Saya Titipkan Warga Muslim Bekasi kepada Nur Supriyanto”.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Kordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) Damai Hari Lubis melaporkan Aritha atasan dugaan ujaran kebencian di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/4).

"Dalam wawancara dengan awak media terlapor mengungkapkan dugaan ujaran kebencian dimana ia (Aritha) mengatakan '... Isi seruan memecah belah masyarakat, dan juga pembohongan publik'," kata Lubis.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor laporan polisi LP/440/IV/2017/Bareskrim, tanggal 2 April 2018. Dengan tuduhan dugaan ujaran kebencian. Hal itu dilaporkan oleh Lubis juga karena Habib Rizieq Shihab dituduh melakukan perbuatan SARA oleh Aritha.

Lebih lanjut, Lubis pun menyesalkan atas ucapan Aritha yang menurutnya gagal paham dan tidak paham apa yang ada dalam kutipan kata tersebut. Karena justru ucapan Aritha lah yang dianggap dapat memecah belah masyarakat.

"Sehingga berani-beraninya mengucapkan dihadapan publik statmen tersebut secara serampangan dengan kata memecah belah masyarakat dan pembohongan publik, justru statemen terlapor yang dapat memicu hal tersebut," ucapnya.

Selain itu, Lubis juga menyayangkan statmen terlapor yang menyatakan '...jangan agama dijadikan alat politik, Agama boleh jadi panutan tapi tidak boleh dijadikan alat Politik'.

"Atas dasar statemen tersebut sudah jelas maksud dan tujuan terlapor adalah merendahkan agama dan ulama," tuturnya.

Oleh karena itu, Lubis menjerat terlapor dengan pasal berlapis yakni pasal 310 ayat (1) KUHP, 156 KUHP, Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pasal 4 dan 16 UU 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (*)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help