Lima Koreksi Fraksi PDIP untuk RPJMD Anies-Sandi

Mewakili Fraksi PDIP DKI Jakarta, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani memaparkan koreksi mereka.

Lima Koreksi Fraksi PDIP untuk RPJMD Anies-Sandi
Warta Kota/Dwi Rizki
Rapat Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2018-2022 di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (2/4/2018). Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwicaksana dan Muhammad Taufik yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno serta seluruh perwakilan anggota fraksi DPRD DKI Jakarta. 

WARTA KOTA, GAMBIR -- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2018-2022 terkait kebijakan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno mendapat kritik tajam dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Tercatat, ada lima koreksi dipaparkan dalam Rapat Paripurna terkait RPJMD di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (2/4/2018).

Mewakili Fraksi PDIP DKI Jakarta, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani memaparkan koreksi mereka.

1. Tentang Tata Ruang

Tentang perbaikan pengelolaan tata ruang terkait Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Obligasi Daerah.

Hal tersebut berujung pada ketidakjelasan program pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), perpustakaan, pelestarian 13 sungai, pengolahan air Danau Pluit menjadi air minum serta kebersihan pantai laut Jakarta.

"Untuk itu kami mohon penjelasan termasuk lanjutan pembangunan RPTRA dan kami mendukung sekali atas misi yaitu menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan. Namun belum terbaca program prioritas yang menyangkut kebutuhan dasar warga Kota Jakarta," paparnya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (2/4/2018).

2. Pengentasan Kemiskinan

Terkait target pengentasan kemiskinan yang hanya sebesar satu persen, yakni semula 3,78 persen pada tahun 2017 turun menjadi 2,78 persen pada tahun 2022.

Target tersebut katanya tidak sejalan dengan semangat OK OCE, pengembangan Lokasi Binaan (Lokbin) dan Lokasi Sementara (Loksem) ataupun upaya penguatan ekonomi lainnya.

Halaman
123
Penulis: Dwi Rizki
Editor: murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved