Tidak Laporkan Pengelolaan Kas, PN Jakarta Utara Mediasi Ketua RW Dan Warganya

"Rasanya kurang etis kalau gugatan ini dilanjutkan karena pada prinsipnya warga punya hak untuk mendapatkan informasi

Tidak Laporkan Pengelolaan Kas, PN Jakarta Utara Mediasi Ketua RW Dan Warganya
Kantor Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. (Foto: Google Earth) 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Hamdi Putra.

WARTA KOTA, GAJAH MADA -- Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menggelar sidang mediasi kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Ketua RW 09 Hasan Sunardi sebagai penggugat dan tiga orang warganya sebagai tergugat pada Kamis (29/3/2018).

Ketiga warga yang digugat tersebut yakni Suseno Halim, Feriana dan Rina Susanto.

Dalam sidang pertama yang dijadwalkan pada Kamis (22/3/2018) lalu, hanya dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, sedangkan pihak tergugat tidak dapat hadir dalam kesempatan itu.

"Pada sidang mediasi hari ini, penggugat dalam hal ini Ketua RW 09 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, tidak hadir. Beliau hanya diwakili kuasa hukum." Demikian kata Makarius Nggiri, kuasa hukum warga RW 09, kepada Warta Kota, Kamis (29/3/2018).

Dalam sidang mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator, Kris Fajar, pihak penggugat dimintai keterangan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh para tergugat.

"Karena Penggugat merasa terganggu dan tidak nyaman dengan permintaan dari warga para tergugat terkait dengan Laporan Keuangan Iuran Swadaya Masyarakat dan Uang Pembangunan dari tahun 2011 s/d 2016 serta uang insentif untuk biaya operasional RT dan RW yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta." Demikian jawab kuasa hukum penggugat dari kantor hukum Topadatindo.

Sebelum sidang ditutup, hakim mediator menyarankan agar pihak penggugat dan tergugat bisa menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan damai.

"Rasanya kurang etis kalau gugatan ini dilanjutkan karena pada prinsipnya warga punya hak untuk mendapatkan informasi dan laporan yang akurat terkait dengan pemakaian uang tersebut," saran hakim mediator Kris Fajar.

Menurutnya, asas transparansi dan akuntabilitas harusnya menjadi landasan dalam memberikan laporan terkait dengan pengunaan keuangan dari warga.

Halaman
123
Penulis: Hamdi Putra
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help