Pertengahan Bulan Depan Anies-Sandi Boleh Rotasi Pejabat DKI

Tidak terasa hampir enam Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno memimpin DKI Jakarta.

Pertengahan Bulan Depan Anies-Sandi Boleh Rotasi Pejabat DKI
Warta Kota/Rangga Baskoro
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

WARTA KOTA, GAMBIR - Tidak terasa hampir enam Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno memimpin DKI Jakarta.

Keduanya kini memegang kendali penuh atas seluruh kebijakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, termasuk rotasi pejabat.

Isu pergantian pejabat di pengujung Bulan Maret 2018 beredar santer di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta. Bahkan, sejumlah pejabat yang ditemui maupun dihubungi Warta Kota berapa waktu belakangan, terkesan menjaga jarak dan berhati-hati. Mereka berkilah atau menolak berkomentar terkait sejumlah kebijakan kontroversial yang dilahirkan sang gubernur.

Baca: Lolos ke Piala Asia 2019, Filipina Bikin Sejarah Manis

Namun, rotasi pejabat, kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, merupakan hal wajar, mengingat pergantian pejabat merupakan kewenangan penuh gubernur. Apalagi, pejabat merupakan perpanjangan tangan gubernur dalam menyukseskan program kerja selama masa jabatan lima tahun.

"(Rotasi) memang hak gubernur," ujarnya ketika dihubungi, Kamis (29/3/2018).

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Syamsudin Lologau mengaku pihaknya belum menerima perintah pergantian pejabat.

Baca: Anies Baswedan: Yang Penting Alexis Tutup Dulu

"Belum, belum. Memang kalau dihitung (akhir masa transisi) jatuhnya tengah April, tapi belum," ucapnya saat dihubungi.

Isu rotasi kian santer di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sejak Gubernur Anies Rasyid Baswedan menyebutkan bakal merombak pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada akhir masa transisi, tepatnya pada 15 April 2018.

Perombakan jabatan, kata Anies, sebagai bentuk akselerasi pelaksanaan program kerja yang diusungnya bersama Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam arti positif, rotasi katanya juga bertujuan untuk menyegarkan lingkungan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Rencana perombakan, kalau dibilang tidak ada, salah. Aturannya sesudah enam bulan (masa transisi). Enam bulan itu 15 April, tunggu saja nanti," cetusdya kepada wartawan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018) dua pekan lalu. (*)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved