Pengurus RW Ancam Hentikan Pelayanan, Memang Boleh?

Pengurus RW 09 Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara, mengancam akan menghentikan pelayanan publik kepada warga penunggak iuran swadaya masyarakat.

Pengurus RW Ancam Hentikan Pelayanan, Memang Boleh?
WARTA KOTA/HAMDI PUTRA
Rumah Ketua RW 09, Hasan Sunardi di Komplek Bisma, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu (28/3/2018). 

WARTA KOTA, TANJUNG PRIUK-Pengurus RW 09 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, mengancam akan menghentikan segala bentuk pelayanan publik kepada warga yang menunggak iuran swadaya masyarakat.

Ancaman tersebut dituangkan dalam surat pemberitahuan nomor 036/RW09/18 tertanggal 23 Maret 2018.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua RW 09 Hasan Sunardi dan Sekretarisnya Yongkie Tileno.

Salah satu poin dalam pemberitahuan itu mengingatkan warga RW 09 yang masih menunggak pembayaran iuran swadaya masyarakat untuk segera menghubungi Ketua RT atau Bendahara RT dan melunasi semua tunggakannya paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

"Melewati batas waktu tersebut akan mengakibatkan dihentikannya semua pelayanan kepada warga yang bersangkutan, seperti keamanan, kebersihan, administratif dan fasilitas lingkungan lainnya" Demikian keterangan dalam surat pemberitahuan Pengurus RW 09 yang ditujukan kepada warganya.

Keterangan itu merupakan hasil musyawarah RW pada tanggal 22 Maret 2018 yang dihadiri 52 orang peserta dari pengurus RT, RW, LMK, PKK dan tokoh masyarakat RT 01 sampai RT 12.

"Forum musyawarah RW adalah forum tertinggi dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat," tulis Pengurus RW 09.

Namun bagaimanapun hasil keputusan musyawarah, keputusan pengurus RW tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 2 Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Ancaman pengurus RW 09 yang notabene adalah hasil musyawarah forum RW, mendapatkan kritikan dan ditolak oleh sekelompok warga.

Bahkan, warga telah meneruskan surat pemberitahuan tersebut kepada Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Pemprov DKI Jakarta.

Halaman
12
Penulis: Hamdi Putra
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help