Polri dan Kejaksaan Diminta Buat Satgas Uang Palsu

Terlebih uang palsu umumnya beredar di pasar atau warung-warung tradisional dengan market masyarakat menengah ke bawah.

Polri dan Kejaksaan Diminta Buat Satgas Uang Palsu
Warta Kota/Henry Lopulalan
Barang bukti uang palsu ditunjukan dalam gelar kasus pemalsuan dokumen dan uang palsu di Bareskrim, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (20/12). 

WARTA KOTA, JAKARTA- Peredaran uang palsu di masyarakat dinilai kalangan DPR sudah sangat meresahkan. Polri dan kejaksaan diminta segera membentuk Satuan Tugas dan Tim Investigasi Peredaran Uang Palsu. 

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni memandang hal itu penting dilakukan mengingat peredaran uang palsu banyak ditemukan. Menurutnya, peredaran uang palsu secara tidak langsung dapat mengganggu perekonomian, khususnya bagi masyarakat tak mampu yang menjadi korban.

"Terlebih uang palsu umumnya beredar di pasar atau warung-warung tradisional dengan market masyarakat menengah ke bawah. ini sudah sangat meresahkan. dan mengganggu perekonomian mereka bila menjadi korban,” ucap Sahroni di Gedung DPR, Rabu (28/3/2018).

Selain itu, kata dia, ada potensi meningkatnya peredaran uang palsu seiring dengan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini

Ditambah menjelang Pemilihan Legislatif dan Pilpres secara serentak pada tahun mendatang diduga akan banyak beredar uang palsu. Politisi NasDem ini mengkhawatirkan rentannya politik uang akan dimanfaatkan oleh sindikat uang palsu untuk menyebar hasil karyanya ke masyarakat.

 “Ini harus menjadi perhatian serius, bukan tidak mungkin sindikat upal menyusup ke momentum Pilkada dan Pileg-Pilpres serentak. Polri dan kejaksaan harus mengantisipasi sejak dini dengan membentuk Satgas dan Tim Investigasi,” tegas Sahroni.

Sahroni juga menekankan pentingnya investigasi dilakukan di tubuh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

“Selain untuk memastikan tidak adanya oknum terlibat dalam sindikat uang palsu, langkah ini sekaligus untuk meyakinkan masyarakat akan keamanan percetakan uang negara kita,” pesan Sahroni.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi perhatian khusus terhadap pengungkapan sindikat uang palsu yang mengedarkan 60.000 lembar pecahan Rp100.000 di Bogor, Jawa Barat dan 916 lembar pecahan Rp100.000 dan 28 lembar pecahan 10.000 dolar Singapura di Surabaya, Jawa Timur.

Ia meminta Komisi I mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan investigasi secara khusus, terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu, serta mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu.

Bamsoet panggilan akrab politisi Golkar ini juga meminta Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat regulasi yang dapat mengantisipasi terjadinya money politics dalam Pilkada Serentak 2018 dan 2019.

Tak hanya itu, Bamsoet turut berpesan kepada Komisi III DPR mendorong kepolisian untuk segera mengungkap dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai terbongkarnya sindikat pengedar uang palsu, termasuk aktor intelektualnya.

Hal lain yang dianggap Bamsoet krusial adalah evaluasi sistem keamanan berlapis terhadap uang kertas Republik Indonesia dengan teknologi terbaru agar keaslian uang kertas rupiah Republik Indonesia dapat terlihat secara kasat mata dan tidak mudah ditiru atau dipalsukan.

Ia mencontohkan mata uang negara-negara Eropa yang sudah memakai teknologi Kinegram. Sementara rupiah Indonesia masih memakai teknologi hologram.

Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help