Asosiasi UMKM Minta Pajak UMKM Menjadi 0 Persen

Kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi UMKM tidak akan berdampak banyak bagi kemajuan UMKM di Indonesia.

Asosiasi UMKM Minta Pajak UMKM Menjadi 0 Persen
Istimewa
ILUSTRASI pelaku UMKM. 

WARTA KOTA, PASAR MINGGU---Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (Akumindo), M Ikhsan Ingratubun, mengatakan, kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak akan berdampak banyak bagi kemajuan UMKM di Indonesia.

"Menurut saya, tidak banyak berpengaruh, bahkan sangat kecil pengaruhnya karena tidak masuk pada akar masalah yang dihadapi pelaku UMKM," kata Ikhsan melalui pesan singkat kepada Warta Kota, Kamis (22/3/2018).

Baca: Lokbin Cengkeh akan Dikosongkan karena Dinas KUMKMP DKI Berencana Ganti Pedagang

Ikhsan mengatakan, seharusnya pemerintah membebaskan pajak bagi UMKM sebab yang dibutuhkan pelaku usaha kecil saat ini adalah akses permodalan.

"Yang dibutuhkan UMKM saat ini adalah akses permodalan bisnis harian UMKM, terutama usaha mikro dan kecil. Pajak final disemua negara, termasuk ASEAN semuanya nol persen untuk usaha mikro dan kecil," katanya.

Baca: Asosiasi UMKM Tanggapi Wacana Presiden Turunkan Pajak UMKM

Hal itu perlu dilakukan, lantaran sumbangsih sektor UMKM terhadap perekonomian nasional tidak dapat dianggap sebelah mata.

"Karena kontribusi UMKM untuk negara sangatlah luar biasa. UMKM penyumbang 97 persen tenaga kerja di Indonesia, juga 68 persen penghasil PDB (produk domestik bruto)," katanya.

Dengan demikian, pihaknya menilai sangat wajar jika pajak final usaha mikro dan kecil sebaiknya di angka nol persen tetapi untuk usaha menengah di angka 0,5 persen.

"Pemerintah sebaiknya jangan terus melihat UMKM sebagai obyek pajak yang selalu menjadi bidikan, hanya karena jumlahnya yang besar namun optimalkan penghasilan pajak dari perusahaan besar dan perusahaan BUMN yang mempunya captive penghasilan yang menentu," kata Ikhsan.

Baca: Denny Cagur Gandeng UMKM Lokal untuk Kembangkan Bisnis Oleh-Oleh

Ikhsan mengatakan, yang dibutuhkan pelaku UMKM adalah pendampingan, kebijakan akses modal secara masif di setiap kabupaten/kota di Indonesia terutama usaha mikro dan kecil.

"Kemudian UMKM butuh badan atau kementerian khusus yang benar-benar menangani pembinaan UMKM yang jumlahnya lebih kurang 60 juta di Indonesia," kata Ikhsan.

Sebelumnya, pemerintah memastikan akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari satu persen menjadi 0,5 persen

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help