Satu Harga BBM di Indonesia Harus Segera Direalisasikan

Saya optimis pemerintah bisa memenuhi target 73 titik Program BBM Satu Harga. DPR siap menjembatani

Satu Harga BBM di Indonesia Harus Segera Direalisasikan
istimewa
Ketua DPR Bamsoet saat menerima Komite BPH Migas di Ruang Pimpinan DPR, Jakarta, Senin (19/3). 

WARTA KOTA, JAKARTA- BBM Satu Harga yang digagas Presiden Jokowi diharapkan bisa segera terealisasi di berbagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berjanji parlemen siap membantu BPH Migas dalam menyukseskan program tersebut.

Bamsoet panggilan Ketua DPR ini menjelaskan, hingga kini sudah ada 59 titik Program BBM Satu Harga. Pemerintah ucapnya, menargetkan 73 titik Program BBM Satu Harga hingga akhir 2018 yang terdiri atas 67 titik milik Pertamina dan enam titik milik swasta. 

Bamsoet memahami target ini tidak mudah direalisasikan oleh BPH Migas. Namun dengan kerja keras dan dukungan semua pihak ia berkeyakinan program BBM Satu Harga akan dapat diwujudkan oleh BPH Migas.

“Saya yakin program BBM Satu Harga bisa teralisasi di berbagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal," kata Bamsoet saat menerima Komite BPH Migas yang dipimpin Dr. M. Fanshurullah Asa di Ruang Pimpinan DPR, Jakarta, Senin (19/3/2018) seperti dikutip dari keterangan persnya.

"Saya optimis pemerintah bisa memenuhi target 73 titik Program BBM Satu Harga. DPR siap menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat, PT Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat hukum agar berbagai masalah teknis dalam mewujudkan BBM Satu Harga bisa terselesaikan secara cepat dan cermat," janjinya.

Dalam kesempatan yang sama Bamsoet berharap pemerintah dapat mempermudah perizinan bagi Sub Penyalur BBM.

Kehadiran Sub penyalur menurutnya dapat menghilangkan pengecer ilegal yang seringkali menaikan harga BBM seenaknya. Sub penyalur dipandangnya sekaligus menjadi jalan keluar menjangkau jaringan SPBU di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan investasi yang lebih terjangkau.

"Kehadiran Sub Penyalur menjadi terobosan yang bagus. Terlebih ini terbuka bagi koperasi maupun badan usaha desa. Tinggal bagaimana pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," Bamsoet berpesan.

Mantan Ketua Komisi III ini menyampaikan DPR dan BPH Migas akan mempelajari lebih lanjut apakah kehadiran Sub Penyalur bisa dimungkinkan terlaksana dengan sumber Dana Desa. Terlebih untuk menjadi Sub Penyalur investasi yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 50-100 juta. Jauh lebih murah dibanding harus membuat SPBU yang mencapai 20 miliar. 

"Program 1 miliar per desa dimaksudkan untuk merangsang dan membantu perekonomian di desa. Jika hasil musyawarah di Bumdes memungkinkan pembentukan Sub Penyalur melalui alokasi Dana Desa, kenapa tidak?” papar Bamsoet.

“Minimal satu desa satu Sub Penyalur BBM, akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di pedesaan menjangkau BBM Satu Harga," imbuhnya.

Dalam pertemuan ini Bamsoet juga meminta BPH Migas tegas memberikan sanksi kepada SPBU yang nakal memainkan harga. Jangan sampai biaya operasional Pertamina yang melonjak menjadi Rp 3 triliun dalam menjalankan BBM Satu Harga malah dimanfaatkan SBPU nakal maupun penimbun pencari keuntungan pribadi.

"BPH Migas harus memastikan SPBU tidak nakal ketika menjual BBM Satu Harga. Operasi di lapangan harus secara rutin dilakukan. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu memberikan sanksi. DPR siap berdiri bersama BPH Migas menindak pihak tak bertanggung jawab yang dapat merusak program BBM Satu Harga," tegas Bamsoet. 

Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved