Tarif Resmi Rp 50.000, Dua Oknum Pegawai Pertanahan Kabupaten Bekasi Patok Sertifikat Rp 400.000

Dua oknum pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi mematok biaya kepengurusan sertifikat rumah dan tanah hingga Rp 400.000.

Tarif Resmi Rp 50.000, Dua Oknum Pegawai Pertanahan Kabupaten Bekasi Patok Sertifikat Rp 400.000
Tribunnews.com
ILUSTRASI Pungutan liar (pungli). 

WARTA KOTA, BEKASI---Dua oknum pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi mematok biaya kepengurusan sertifikat rumah dan tanah hingga Rp 400.000.

Padahal menurut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) biayanya hanya Rp 50.000.

Wakil Kapolres Metropolitan Bekasi Ajun Komisaris Besar Luthfi Sulistiawan mengatakan, pungutan liar (pungli) itu terjadi saat tersangka I dan H memanfaatkan seorang pemohon yang sedang mengurus 75 berkas sertifikat.

Baca: Soal Pungli, Kepala Pertanahan Kabupaten Bekasi Bakal Dipanggil Irjen Kementerian ATR

Mereka berdalih, proses pemberkasan telah selesai dengan mematok biaya Rp 400.000.

"Proses balik nama sebetulnya sudah selesai, namun saat penyerahan sertifikat dihambat dengan penarikan uang atas permintaan tersangka," kata Luthfi, Minggu (18/3/2018).

Kesal karena diminta sejumlah uang, korban yang merupakan pengembang ini kemudian melapor ke tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli).

Baca: Empat Pegawai Pertanahan Kabupaten Bekasi Terjaring OTT karena Pungli

Dalam penangkapan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Selatan, pada Selasa (13/3/2018), polisi menyita barang bukti berupa Rp 10 juta milik korban yang telah diterima tersangka.

"Setelah dikembangkan kita menemukan Rp 10 juta lagi di ruang kerja tersangka," kata Luthfi.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help