Soal Pungli, Kepala Pertanahan Kabupaten Bekasi Bakal Dipanggil Irjen Kementerian ATR

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Deni Santo bakal dipanggil Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Soal Pungli, Kepala Pertanahan Kabupaten Bekasi Bakal Dipanggil Irjen Kementerian ATR
dok. google
Ilustrasi- sertifikat tanah

WARTA KOTA, BEKASI---Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Deni Santo bakal dipanggil Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyusul dua oknum pegawainya yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) sertifikat tanah.

Dua oknum berinisial I dan B ini, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi dengan barang bukti uang Rp 20 juta.

Horison Mocodompis, Kepala Bagian Humas Kementerian ATR. mengatakan, Deni akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi atas penetapan dua pegawainya sebagai tersangka.

Sebab Deni baru mengklarifikasi adanya penangkapan anak buahnya saja pada Selasa (13/3/2018).

Baca: Empat Pegawai Pertanahan Kabupaten Bekasi Terjaring OTT karena Pungli

"Saat kejadian, kepala kantor langsung menghubungi kami untuk mengklarifikasi, namun pada waktu itu belum ada gelar (perkara) dari penegak hukum," kata Horison saat dihubungi pada Minggu (18/3/2018).

Horison mengatakan, pihaknya juga belum mendapat informasi resmi di level kementerian terkait penetapan dua oknum pegawai sebagai tersangka.

Namun dia memproyeksikan, informasi resmi yang diedarkan baru sebatas di level kepala kantor setempat.

Karena itu, kata Horison, Inspektur Jendral bakal memanggil Deni untuk meminta klarifikasi lebih lanjut.

Anggota dari pengawas internal di kementerian itu akan menanyakan langsung ke Deni dalam fungsi pembinaan.

Baca: Camat Dicokok Polisi karena Pungli Surat Keterangan Domisili Usaha Rp 45 Juta

"Tentu ada kewajiban ke situ (pemanggilan)," kata Horison.

Meski ditangani kepolisian, namun kementerian akan tetap menindaklanjuti kasus ini di lingkungan internal.

Petugas akan mempelajari klarifikasi yang diberikan untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk apakah ada pencopotan Deni Santo.

"Semuanya punya mekanisme (pencopotan). Tentu akan dipilah petugas, apakah perbuatan ini orang per orang atau bukan. Nanti kementerian yang akan menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan," katanya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help