Bikin Malu! Pejabat Kantor Pertanahan Bekasi Terekam CCTV Tarik Pungli Rp 20 Juta

Dua pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan Pungli dalam pembuatan dokumen sertifikat tanah.

Bikin Malu! Pejabat Kantor Pertanahan Bekasi Terekam CCTV Tarik Pungli Rp 20 Juta
Shutterstock
Ilustrasi korupsi.

WARTA KOTA, BEKASI -- Dua pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan dokumen sertifikat tanah.

Pejabat berinisial B dan I itu ditetapkan sebagai usai polisi melakukan gelar perkara pada Kamis (15/3/2018) malam.

“Kasusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan, sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka,” kata Wakil Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi AKBP Luthfi Sulistiawan pada Kamis (15/3/2018) malam.

Menurut dia, penyidik sudah memiliki 2 alat bukti untuk menjerat keduanya.

Pertama uang tunai sebesar Rp 20 juta yang digunakan sebagai pelicin dalam pembuatan dokumen dan rekaman kamera pengawas (CCTV).

Sampai saat ini, kata dia, penyidik masih mendalami kasus tersebut dengan memeriksa beberapa saksi lainnya.

“Ini kan masih proses. Kami masih menggali keterangannya. Besok juga masih dilakukan gelar perkara. Untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut,” ujarnya.

Satu oknum pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka menjabat senagai kepala seksi, dan satu oknum lagi kepala staf seksi.

Mereka ditangkap karena laporan warga yang resah diminta sejumlah uang untuk mempercepat proses pembuatan sertifikat tanah.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris, mengapresiasi kinerja Satgas Saber Pungli yang menciduk 2 oknum pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Menurut Daris, hal itu sebagai bukti  Saber Pungli betul-betul aktif di Kabupaten Bekasi, terutama di Kantor Pertanahan.

Daris menilai pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk mengeruk kekayaan.

Modusnya juga beragam dari pembuatan dokumen, sampai yang sifatnya pemerasan agar korban mau mengeluarkan sejumlah uang.

“Saya bersyukur. Apalagi sekarang sedang gembar-gembor pemerintah, kepemilikan tanah dipermudah dan agar masyarakat punya administrasi kependudukan. Sangat dipersulit dan mahal oleh oknum,” katanya. 

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help