Ukur Ulang Lahan Sengketa di Kecamatan Limo Lancar, Hasilnya Masih di BPN Depok

Pengukuran ulang lahan sengketa di jalan akses masuk Kantor Kecamatan Limo, telah rampung dilakukan Badan Pertanahan Nasional

Ukur Ulang Lahan Sengketa di Kecamatan Limo Lancar, Hasilnya Masih di BPN Depok
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Pengecekan ulang lahan di akses jalan masuk ke Kantor Kecamatan Limo, yang sempat ditutup oleh warga dicek ulang oleh sejumlah pihak terkait, Selasa (6/3/2018). Tampak Kepala BKD Depok Nina Suzana melihat langsung lahan. 

WARTA KOTA, DEPOK -- Pengukuran ulang lahan sengketa di jalan akses masuk Kantor Kecamatan Limo, telah rampung dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Rabu (14/3/2018).

Pengukuran ulang oleh BPN dilakukan dengan didampingi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Kecamatan Limo, serta warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan yakni Suganda, yang tengah membangun perumahan di samping lahan sengketa.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana menuturkan pengukuran ulang lahan Rabu, berjalan lancar.

Namun kata Nina, sampai Kamis (15/3/2018) hasil pengukuran ulang masih di BPN Depok. "Hasil pengukuran ulang masih di BPN Depok dan belum diberikan ke kami," kata Nina.

Menurutnya dalam beberapa hari ke depan pihaknya akan mengonfirmasi ke BPN Depok terkait hasil ukur ulang itu. Agar jelas mana lahan milik warga dan lahan yang jadi aset Pemkot Depok.

"Kami akan konfirmasi ke BPN Depok dalam beberapa hari ini," kata Nina.

Sebelumnya Nina mengatakan apapun hasil ukur ulang itu, akses jalan masuk ke Kantor Kecamatan Limo akan tetap ada.

Menurut Nina sekalipun akses jalan masuk ternyata benar dimiliki Suganda yang hendak membangun perumahan di samping Kecamatan Limo, pihaknya akan menerapkan kewajiban 40 persen penyediaan lahan fasos fasum untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan yang wajib disediakan pengembang untuk aset Pemkot Depok.

"Nantinya hasil ukur sebagian jalan masuk yang resmi diterbitkan Kantor pertanahan Kota Depok akan diperhitungkan dalam siteplan pembangunan perumahan yang diajukan pemohon, sebagai bagian dari lahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan sebesar 40 persen dari luas lahan pembamgunan. Sehingga akses jakan masuk ke Kecamatan Limo akan tetap ada," papar Nina.

Sebab kata dia, lahan atau tanah di sebagian jalan masuk akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok sebagai kewajiban pengembang sesuai Perda atau aturan yang berlaku.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved