Operasi Tangkap Tangan

Hakim PN Tangerang Sedang Cuti Saat Diciduk KPK

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (12/3/2018) malam.

Hakim PN Tangerang Sedang Cuti Saat Diciduk KPK
WARTA KOTA/ANDIKA PANDUWINATA
Ruangan hakim dan panitera PN Tangerang disegel KPK. 

WARTA KOTA, TANGERANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (12/3/2018) malam.

Mereka diamankan lantaran tersandung kasus suap atas perkara perdata yang sedang ditangani. Ada dua pejabat PN Tangerang yang dicokok KPK, yakni hakim Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti Tuti Atikah.

Menurut Humas PN Tangerang M Irfan Siregar, ruangan hakim dan panitera pengganti yang terkena OTT KPK disegel.

Ruangan hakim dan panitera PN Tangerang disegel KPK.
Ruangan hakim dan panitera PN Tangerang disegel KPK. (WARTA KOTA/ANDIKA PANDUWINATA)

"Ada dua ruangan yang disegel, yakni milik Bu Wahyu dan panitera pengganti Bu Tuti. Kemarin disegel oleh KPK. Infonya kalau Bu Tuti masih diperiksa KPK sampai sekarang, kalau Bu Wahyu kami belum tahu," ujar Irfan saat dijumpai di PN Tangerang, Selasa (13/3/2018).

Ia menerangkan, Tuti diamankan oleh KPK di selasar Pengadilan Negeri Tangerang. Sedangkan pihaknya belum mengetahui lokasi persis Wahyu ditangkap, karena yang bersangkutan sedang mengajukan cuti saat dicokok KPK.

"Kalau panitera iya di PN. Kalau hakim kami belum tau, karena kemarin itu dia sedang tidak bertugas di sini (Pengadilan Negeri Tangerang). Infonya lagi izin cuti ke luar kota. Jadi belum tahu persis di mana dia ditangkap, apakah sudah pulang atau di luar kota," paparnya.

Ruangan hakim dan panitera PN Tangerang disegel KPK.
Ruangan hakim dan panitera PN Tangerang disegel KPK. (WARTA KOTA/ANDIKA PANDUWINATA)

Irfan mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui kasus apa yang sedang ditangani oleh keduanya. Sebab, Pengadilan Negeri Tangerang belum mendapatkan keterangan resmi dari KPK.

"Katanya sih perdata, tapi kami belum tahu apakah benar, karena masih simpang siur. Jadi, lebih baik tunggu keterangan resmi dari KPK," cetus Irfan. (*)

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help