Operasi Tangkap Tangan

Hakim dan Panitera PN Tangerang Kena OTT KPK, Ketua KY: Ini Akibat Faktor Keserakahan

Aidul bertemu Kepala PN Tangerang Muhammad Damis. Mereka saling berbincang terkait kasus OTT tersebut.

Hakim dan Panitera PN Tangerang Kena OTT KPK, Ketua KY: Ini Akibat Faktor Keserakahan
Warta Kota/Gopis Simatupang
Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari 

WARTA KOTA, TANGERANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tujuh orang di jajaran Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dan pihak swasta, terkait dugaan suap kasus perdata.

Hakim yang menangani kasus tersebut, yakni Widya Nurfitri dan panitera pengganti Tuti Atika, turut dicokok KPK pada Senin (12/3/2018) malam.

Setelah kejadian tersebut, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari langsung menyambangi PN Tangerang, Selasa (13/3/2018) pagi. Ia didampingi jajaran PN Tangerang, memasuki salah satu ruang untuk memastikan persoalan adanya penangkapan hakim dan panitera pengganti.

Baca: Pemprov Berniat Gratiskan Biaya Sewa Rusunawa Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas

Aidul bertemu Kepala PN Tangerang Muhammad Damis. Mereka saling berbincang terkait kasus OTT tersebut.

"Kami memastikan penangkapan terjadi bukan di ruang sidang atau pun saat sidang berlangsung," ujar Aidul saat ditemui di PN Tangerang, Selasa (13/3/2018).

Dalam pertemuan tersebut, ia turut menyayangkan adanya praktik suap di PN Tangerang, terlebih dilakukan panitera dan hakim.

Baca: Setelah di Tangerang, IKEA Bakal Buka Toko Kedua di Cakung

"Sangat disayangkan ini terjadi, tapi sekali lagi ini terjadi akibat faktor personal, yakni keserakahan, bukan karena kelompok," ucapnya.

Seharusnya, kata Aidul, praktik suap tidak dilakukan oleh hakim maupun panitera. Sebab, kesejahteraan hidup hakim sangat terjamin, dengan penghasilan Rp 25 juta per bulan.

"Harusnya tidak ada yang seperti ini, karena hidup mereka sudah terjamin. Tapi balik lagi karena keserakahan jadi mereka seperti ini. Namun, untuk penangkapan sampai saat ini saya baru tahu satu saja, yakni panitera, sedangkan yang lainnya masih tunggu konfirmasi dari KPK," papar Aidul. (*)

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved