Bekasi Kirim Tagihan Pajak Air Tanah Ribuan Perusahaan

Ribuan pelaku industri di Kabupaten Bekasi yang tidak membayar retribusi penggunaan air tanah bakal mendapat surat penagihan dari pemerintah daerah.

WARTA KOTA, BEKASI - Ribuan pelaku industri di Kabupaten Bekasi yang tidak membayar retribusi penggunaan air tanah bakal mendapat surat penagihan dari pemerintah daerah.

Surat yang dilayangkan ini menyusul adanya pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Bekasi karena diduga mangkir membayar retribusi.

"Kami berencana akan melakukan penagihan kepada perusahaan yang tidak membayar pajak air tanah melalui surat," ujar Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (9/3/2018).

Legislator Kabupaten Bekasi sempat memproyeksikan ada ribuan perusahaan dari tujuh kawasan di wilayah setempat yang mangkir membayar pajak air tanah.

Berdasarkan catatannya yang ada, cuma ada 300 wajib pajak atau perusahaan yang membayar pajak air tanah dengan nilai Rp 10 miliar.

Neneng menilai, banyak faktor yang menyebabkan pajak tersebut belum digali maksimal.

Salah satunya adalah keterbatasan jumlah pegawai, sehingga pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi lemah.

"Di sisi lain, kewenangannya juga sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi," kata Neneng.

Guna mempercepat penyerapan pendapatan, Neneng berencana akan menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Melalui koordinasi itu diharapkan, pajak yang belum digali maksimal bisa ditingkatkan.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help