Kementerian ESDM Masih Menunggu Keputusan Presiden soal PP Penetapan Harga Batubara DMO

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan Presiden Joko Widodo segera menandatangani peraturan pemerintah (PP).

Kementerian ESDM Masih Menunggu Keputusan Presiden soal PP Penetapan Harga Batubara DMO
Kompas.com
Pertambangan batubara.

WARTA KOTA, PALMERAH----Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengharapkan Presiden Joko Widodo segera menandatangani peraturan pemerintah (PP) penetapan harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation)–DMO.

“Saya sudah mohon kepada Presiden, karena saat ini peraturan pemerintah (PP) sedang disiapkan untuk diajukan kepada Presiden. Selama PP belum keluar, maka penetapan harga batubara untuk kelistrikan nasional juga belum bisa keluar," kata Jonan, Selasa (6/3/2018) malam.

Baca: Perlu Langkah Strategis Tetapkan Formulasi Harga Batubara Khusus Domestik

Jonan mengatakan, belum mengetahui besaran tarif DMO yang sudah disetujui presiden.

"Saya belum bisa bicara apa-apa, karena belum tahu apakah Presiden setuju terhadap PP tersebut, atau masih direvisi, kami tunggu saja (keluarnya PP, red.),” kata Jonan.

Jonan mengatakan, harga batubara untuk kebutuhan kelistrikan nasional, akan diatur, jelasnya tanpa merinci bagaimana isinya.

Sementara ketika didesak apa isi PP nantinya, ia mengatakan, arahnya adalah bahwa untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum, sehingga tarif yang ditetapkan, terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Mengenai tarif listrik dan BBM yang tidak naik ini, apakah sudah disetujui oleh Komisi VII DPR, Jonan mengatakan, selaku pemerintah akan berkonsultasi dengan Komisi VII DPR-RI.

Apalagi Komisi VII juga sudah mendukung tarif listrik dan BBM bersubsidi tidak naik sampai tahun 2019. Namun demikian hal ini nantinya masih akan dikonsultasikan dengan DPR.

Kementerian ESDM memasang target pemerataan kelistrikan nasional (rasio elektrifikasi) mencapai 99,9 persen tahun 2019.

Halaman
12
Penulis: Aloysius Sunu D
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help