Ini Harga Sewa Helikopter Polisi yang Dipakai Pasangan Pengantin

Heli yang dipesan sebelumnya mengalami kerusakan dan kemudian broker meminjam heli milik Polri tanpa ada persetujuan yang berwenang.

Ini Harga Sewa Helikopter Polisi yang Dipakai Pasangan Pengantin
FB/Tribun Medan
PASANGAN pengantin di Siantar gunakan helikopter polisi untuk kepentingan resepsi nikahnya. 

WARTA KOTA, MEDAN --- Penyelidikan terhadap pemakaian helikopter milik Polri oleh pengantin di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Minggu (25/2/2018), terus berlanjut.

Wakapolda Sumatera Utara Brigjen (Pol) Agus Andrianto mengatakan, peristiwa ini bermula dari pengusaha asal Kota Pematangsiantar berinisial RG yang membutuhkan pesawat jenis heli untuk membawa pasangan pengantin.

Helikopter itu lalu dipakai tanpa mendapat izin dari Polda Sumut.

"Broker yang bertugas di Bandara KNIA disepakati menggunakan heli komersial. Tapi heli yang dipesan sebelumnya mengalami kerusakan dan kemudian broker meminjam heli milik Polri tanpa ada persetujuan dari pihak Polda Sumut," kata Agus di Mapolda Sumut, Senin (5/3/2018).

Baca: Terbangkan Pengantin dengan Helikopter Polri, Pilot Ini Unprocedural

HELIKOPTER polisi yang digunakan untuk membawa pasangan pengantin di Pematang Siantar, Medan.
HELIKOPTER polisi yang digunakan untuk membawa pasangan pengantin di Pematang Siantar, Medan. (Olah Foto: Tribun Medan)

"Untuk penyewaan heli, RG harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 120 juta yang diberikan kepada broker dan selanjutnya broker memberikan sejumlah uang kepada kru heli yang di BKO dari Mabes Polri," tambahnya.

Agus menjelaskan, pada saat kejadian 25 Februari lalu, Karo Ops sempat mengirim SMS dan menelepon pilot, tetapi tidak ada jawaban sama sekali.

Baca: Ini Dia Calon Winger Timnas Sepak Bola Wanita Indonesia, Kenal Bola Sejak Umur Tujuh Tahun

Baca: 3 Tewas 2 Kritis dalam Kecelakaan 8 Kendaraan di Solo

Persoalan ini, lanjut Agus, menjadi tanggung jawab pilot dan kopilot BKO Polda Sumut.

“Pengakuan yang bersangkutan ini adalah kesalahan pribadi dari pilot dan kopilot. Karena yang mengenal broker adalah kopilot. Mereka beralasan pada saat memanaskan mesin dan pengecekan frekuensi radio sehingga tidak bisa menjawab SMS dari telepon dari Karo Ops,“ ujar Agus.

Agus menuturkan bahwa Polda Sumut tidak berwenang memberikan sanksi kepada pilot dan kru heli yang diduga melanggar administrasi dan kode etik.

Keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Hankum Mabes Polri. 

Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved