Terbangkan Pengantin dengan Helikopter Polri, Pilot Ini Unprocedural

Logo dan tulisan Polri di lambung kabin diduga sengaja ditutup stiker bertuliskan huruf F dan T yang terindikasi inisial kedua pasangan.

Terbangkan Pengantin dengan Helikopter Polri, Pilot Ini Unprocedural
Handout via Kompas.com
PASANGAN pengantin yang menggunakan helikopter milik Polda Sumut dalam resepsi pernikahannya. 

WARTA KOTA, MEDAN --- Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw menegaskan bahwa pilot helikopter telah bertindak di luar prosedur dengan mengizinkan sepasang pengantin menggunakan helikopter milik Polri pada Minggu (25/2/2018) di Lapangan Haji Adam Malik, Kota Siantar.

Klarifikasi terhadap video yang sempat heboh diperbincangkan ini disampaikan berdasarkan hasil temuan tim gabungan yang dipimpin Irwasda, Propam, dan Biro Operasi.

Hasil penyelidikan tim, ditemukan indikasi kuat penggunaan sarana yang tidak sesuai prosedur, yaitu penggunaan helikopter oleh pilot Iptu Togu.

"Pilot helikopter unprocedural. Hasil pemeriksaan awal ini akan dilaporkan kepada ankum atau atasannya di Ditpolairud Baharkam Polri untuk memproses pelanggaran yang dilakukan. Apakah terkait pelanggaran disiplin atau etika, kecuali kami diberikan mandat untuk pemeriksaan selanjutnya," kata Paulus, Sabtu (3/3/2018).

Sang pilot, lanjut Paulus, berstatus di bawah kendali operasi (BKO) dari Ditpolairud Baharkam Polri pada Polda Sumut yang dirotasi sebulan sekali.

"Karena ini sudah viral ke mana-mana, kami mengusulkan yang bersangkutan harus segera ditarik ke markas besar dan tidak ada kaitan pihak yang berpesta dengan keluarga kepolisian," ucapnya.

Baca: Ini Reaksi Yusril setelah PBB Dinyatakan Sah Jadi Peserta Pemilu 2019

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Ginting yang ditanyai soal tindakan kepada pengantin apakah akan dikenakan sanksi dan berapa harga sewa helikopter tersebut memilih bungkam.

Dia hanya menjelaskan bahwa status pilot adalah BKO Polda Sumut yang pada 28 Februari 2018 surat perintah tugasnya berakhir.

"Hanya atasannya yang berhak menghukum. Ditpol Udara Baharkam Polri juga yang akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait termasuk orang yang menaiki helikopter. Kecuali mereka minta Polda Sumut membantu melakukan pemeriksaan, kami akan bantu. Prosedurnya supaya dipahami," kata Rina.

Halaman
12
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved