Pilpres 2019

KPU Diharapkan Tak Banding Putusan Bawaslu Terkait Lolosnya PBB

Bawaslu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019.

KPU Diharapkan Tak Banding Putusan Bawaslu Terkait Lolosnya PBB
WARTA KOTA/HAMDI PUTRA
Massa dari Partai Bulan Bintang (PBB) berdemo di depan Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/3/2018) siang. 

WARTA KOTA, PASAR MINGGU -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019.

Koordinator tim advokasi Jokowi-JK, Syamsuddin Radjab menilai putusan Bawaslu tersebut harus segera dilaksanakan oleh KPU sehingga PBB mendapat nomor urut Parpol peserta pesta demokrasi nasional lima tahunan yang akan datang.

“Putusan Bawaslu ini harus segera KPU laksanakan. Kalau KPU mau banding itu sah-sah saja tapi menurut saya itu sama saja KPU mau bunuh diri kalau mau banding ke PTUN, dan itu semakin mengukuhkan bahwa KPU diduga kuat menargetkan PBB agar tidak lolos menjadi peserta pemilu 2019” ujar Syamsuddin, Senin (5/3/2018).

Menurut Syamsuddin, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra tidak mengurungkan niatnya memidanakan KPU.

Sebab, keputusan KPU yang tidak meloloskan PBB sebagai menjadi peserta Pemilu 2019 mengandung unsur pidana yakni dengan sengaja membuat parpol tidak dapat ikut pemilu dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum berupa mengubah dokumen dari memenuhi syarat (MS) menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) serta merusak sistem hukum ketatanegaraan dan menciderai demokrasi.

“Jangan mau kompromi, jangan membangun kesan PBB lolos karena kasihan Bawaslu atau KPU. Tapi PBB lolos karena memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2019. Jadi tidak semata-mata sengketa administratif pemilu tetapi juga adanya perbuatan melawan hukum," tegasnya.

Saat ditanya siapa yang harus Yusril pidanakan, Syamsuddin menilai semua komisioner KPU, baik Komisioner tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Sebab, berdasarkan pengamatan Syamsuddin dari pernyataan Yusril yang diberitakan media massa bahwa ada pelanggaran tindak pidana yang dilakukan KPU Papua Barat dan KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

“Menurut saya KPU Pusat juga bisa dipidanakan, karena KPU pusat ikut serta dan mengumumkan PBB tidak lolos Pemilu."

"PBB yang awalnya dinyatakan memenuhi syarat di Manokwari Selatan terus diputuskan menjadi TMS oleh KPU Papua Bara. Jadi semuanya bisa dipidanakan agar kedepannya KPU/KPUD harus lebih hati-hati, sadar hukum dan taat hukum," kata Syamsuddin yang juga pakar hukum tata negara ini.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved