Serikat Pekerja Pertamina Gugat Menteri BUMN

Pekerja Pertamina seluruh Indonesia mendukung gugatan tersebut melalui Refendum Pekerja Pertamina seluruh Indonesia yang ditandatangani.

Serikat Pekerja Pertamina Gugat Menteri BUMN
Istimewa
PRESIDEN Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri (tengah) didampingi kuasa hukum FSPPB usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) pada Rabu (28/2/2018). Mereka menggugat Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 039/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, perubahan Nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas Anggota-anggota Direksi Pertamina karena dinilai memicu permasalahan di unit bisnis Pertamina, salah satunya berkaitan dengan efisiensi perusahaan. 

WARTA KOTA, PALMERAH --- Dinilai melakukan pemborosan serta dicurigai adanya dugaan korupsi di tubuh manajemen Pertamina, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melayangkan gugatan kepada pihak manajemen Pertamina lewat Pengadilan Tata Usaha (PTUN) pada Rabu (28/2/2018).

Langkah tersebut menjadi permulaan, bersamaan dengan investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kebijakan.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden FSPPB, Noviandri telah tepat. Sebab, seperti diketahui jika permohonan uji materi terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 039/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, perubahan Nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas Anggota-anggota Direksi Pertamina itu memicu permasalahan di unit bisnis Pertamina. Salah satunya berkaitan dengan efisiensi perusahaan.

Sebab, SK tersebut katanya menjadi dasar pembentukan tiga direktorat Pertamina baru, yakni Pemasaran Corporate, Pemasaran Ritel dan Logistik serta Suplai Chain dan Infrastruktur. Sementara, penambahan satu jajaran direktorat dapat menghabiskan anggaran USD 1 juta selama satu tahun.

"Dalam PKB Pertamina dalam pasal 7 ayat 7, bahwa Federasi mempunyai ruang memberikan kajian dan masukan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan dan ini dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan hal ini lah yang mendasari FSPPB untuk menggugat dibatalkan atau dicabutnya SK 39 tersebut," ungkapnya dalam siaran tertulis, Kamis (1/3/2018).

Pekerja Pertamina seluruh Indonesia lanjutnya, mendukung gugatan tersebut. Hal tersebut dibuktikannya lewat ditandatanganinya Refendum Pekerja Pertamina seluruh Indonesia melalui Serikat Pekerja (SP) konstituen FSPPB.

"Kalau dilihat dari segi kepentingan pekerja, tentunya keputusan ini sangat baik, karena ruang pembinaan bagi pekerja menjadi lebih. Tapi, melihat kelangsungan bisnis perusahaan untuk kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting dari kepentingan pekerja. Untuk apa pekerja sejahtera tapi perusahaan tidak efisien, boros yang pada akhirnya merugikan bangsa ini," jelasnya.

"Selanjutnya kami akan meminta kepada BPK dan KPK untuk dapat mengaudit-menelisik ada apa di balik semua ini, karena tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi, terlihat nyata terjadi ineffisiensi dan penjarahan terstruktur Pertamina," tutupnya menambahkan.

Seperti diketahui sebelumnya, pasca Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 039/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, perubahan Nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas Anggota-anggota Direksi Pertamina, serikat pekerja Pertamina melakukan unjuk rasa.

Mereka menilai adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sebab terbitnya SK tersebut menjadi dasar pembentukan tiga direktorat Pertamina baru, yakni Pemasaran Corporate, Pemasaran Ritel dan Logistik serta Suplai Chain dan Infrastruktur yang diperkirakan dapat menghabiskan anggaran USD 1 juta per direktorat per tahun

Penambahan direktorat tersebut pun diduga dapat memicu kelangkaan sejumlah produk Pertamina, sehingga Pertamina kembali menjadi objek politik. Pasalnya, apabila citra Pertamina jatuh, citra pemerintah pun turut merosot, terlebih jelang tahun politik 2018-2019 mendatang.

"Kami mensinyalir, keputusan ini akan menyebabkan Kelangkaan beberapa produk di Pertamina, karna ada penambahan birokrasi, ini menjadi celah Pertamina dijadikan objek politik, apalagi jelang tahun politik 2018-2019. Seperti yang terlihat dalam masa politik lalu, Kelangkaan BBM, mungkin saja Kelangkaan gas saat ini. Buruknya Pertamina, citra pemerintah juga jatuh, ini yang dimanfaatkan pelaku politik," papar Noviandri, Presiden FSPPB beberapa waktu lalu.

"Kami berharap Presiden dapat mencabut SK sekaligus mencopot Menteri BUMN, kami juga akan menggugat SK ini ke PTUN dan kami mendorong KPK agar terlibat dalam proses pemeriksaan SK ini, kami minta KPK dan BPK melakukan kajian, apakah SK ini adalah murni dari kebutuhan Pertamina, apakah SK ini jadi alat untuk membiayai kegiatan politik, bagi-bagi jabatan yang ke depannya dapat merugikan Pertamina, sementara bisnis Pertamina tidak banyak berubah," imbuhnya. (*)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved