Puluhan Bangli dan PKL di Jalan Raya Bogor Diultimatum Satpol PP Depok

Mereka diberikan surat teguran atau surat peringatan (SP) pertama, agar mau membongkar bangunan atau lapak PKL mereka

Puluhan Bangli dan PKL di Jalan Raya Bogor Diultimatum Satpol PP Depok
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Puluhan bangli dan lapak PK sepanjang sisi Jalan Raya Bogor, di wilayah Kelurahan Jatijajar dan Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok, yang diultimatum petugas Satpol PP Kota Depok 

WARTA KOTA, DEPOK -- Puluhan bangunan liar (bangli) dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang sisi Jalan Raya Bogor, di wilayah Kelurahan Jatijajar dan Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok, diultimatum petugas Satpol PP Kota Depok.

Mereka diberikan surat teguran atau surat peringatan (SP) pertama, agar mau membongkar bangunan atau lapak PKL mereka di sana.

Sebab lahan dimana bangunan dan lapak mereka berada, adalah lahan terbuka hijau serta bantaran kali yang tidak boleh ada bangunan apapun di sana.

Selain itu beberapa bangunan juga berada sangat dekat dengan pedestrian jalan dan dipastikan melanggar garis sempadan bangunan.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Yayan Arianto menuturkan surat peringatq pertama ke puluhan pemilik bangli dan PKL di sana sudaj.dilayangkan pihaknya, Senin (26/2/2018) kemarin.

"Petugas kami sudah memberikan SP pertama kepada para pemilik bangli dan PKL di sana, sekaligus pengertian bahwa lokasi itu tidak boleh ada bangunan dan dijadikan tempat usaha. Ini merupakan cara persuasif kami, agar mereka mau bekerjasama dan mentaati aturan," kata Yayan kepada Warta Kota, Selasa (27/2/2018).

Dengan SP pertama itu kata Yayan diharapkan dalam waktu sepekan ke depan para pemilik bangli dan lapak PKL sudah membongkar sendiri bangunan atau lapak mereka. "Jika tidak,.maka kami akan layangkan SP ke dua," kata Yayan.

Namun jika SP kedua juga tidak digubris, katanya maka pihaknya akan melayangkan SP ke tiga dan akhirnya surat perintah bongkar, sebelum pembongkaran paksa dilakukan, jika pemilik bangli dan lapak PKL tetap membandel.

"Kami harap pemilik bangli dan PKL di sana mau mengerti dan mentaati aturan sehingga tak perlu kami bongkar paksa," kata dia.

Yayan mengatakan semua bangli dan lapak PKL di sana adalah bangunan non permanen. Semuanya tambah Yayan digunakan sebagai tempat usaha. "Padahal peruntukan lahan di sana, bukan untuk bangunan dan lapak usaha," katanya.

Sebab kata dia keberadaan bangunan dapat menganggu kenyaman pejalan kaki karena bangunan sangat mepet dengan pedestrian.

Selain itu bangunan juga berpotensi menggerus lahan terbuka hijau dan bantaran kali dengan sampah yang dihasilnya.

"Juga keberadaan mereka membuat lokasi menjadi kumug dan mengganggu arus lalu lintas kendaaran," katanya.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help