Home »

News

» Jakarta

Nasib Pedagang Kurma yang sudah Jadi Legenda di Tanah Abang Masih Digantung

Mereka minta dibina, sehingga tidak terancam digusur karena dinilai melanggar aturan dan dicap sebagai biang masalah.

Nasib Pedagang Kurma yang sudah Jadi Legenda di Tanah Abang Masih Digantung
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Ilustrasi. Beberapa pedagang kurma di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

WARTA KOTA, TANAH ABANG -- Puluhan tahun berjualan hingga menjadi ikon dan legenda di Tanah Abang, pedagang kurma yang merupakan pedagang oleh-oleh haji masih belum jelas nasibnya saat ini.

Mereka minta dibina, sehingga tidak lagi terancam digusur karena dinilai melanggar peraturan dan dicap sebagai biang masalah.

"Kita minta diresmiin kayak (pedagang) Jatibaru, jangan digantung begini," ungkap Hasan, salah satu pedagang kurma di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (27/2/2018).

Sementara itu, terkait penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Hidayatullah menyampaikan jika upaya penertiban dapat dilakukan pihaknya secara langsung.

Hanya saja, kewenangan terlebih dahulu berada di tingkat kecamatan Tanah Abang maupun Kotamadya Jakarta Pusat.

"Bisa aja (penertiban) bang, cuma apabila kurang personil dalam kegiatan penertiban biasanya camat permohonan ke walikota bang," ungkapnya dihubungi pada Selasa (27/2/2018).

Karena itu, lanjutnya, pihaknya menunggu keputusan Kotamadya Jakarta Pusat terkait keberadaan pedagang kurma.

"Bisa kordinasi wilayah bang," imbuhnya singkat.

Dihubungi terpisah, Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (KUKMP), Bangun Richard menyampaikan pendataan pedagang masih dilakukan, sebab diketahui kordinator pedagang kurma, Aris meninggal dunia sekitar dua bulan lalu.

"Masih difollow up, karena kordinatornya meninggal dua bulan lalu," ungkapnya dihubungi pada Selasa (27/2/2018).

Sementara, terkait permintaan pedagang kurma yang menginginkan untuk dibina dan dibentuk dalam satu lokasi binaan (JP), dirinya mengaku terbuka. Namun, pembentukan JP terlebih dahulu harus diawali dengan penunjukan lahan oleh lurah dan camat sebagai persyaratan utama.

"Bisa dibina, asal ada lahan untuk lokalisasi yang diajukan Lurah dan Camat," ungkapnya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help