Siang Ini RTH Movement Layangkan Surat Somasi ke Wali Kota Depok

Ruang Terbuka Hijau Movement berencana akan memberikan surat somasi terhadap Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad, Rabu siang ini.

Siang Ini RTH Movement Layangkan Surat Somasi ke Wali Kota Depok
Warta Kota
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad 

WARTA KOTA, DEPOK - Sejumlah pemerhati dan penggiat sosial serta lingkungan yang menamakan diri Ruang Terbuka Hijau (RTH) Movement berencana akan memberikan surat somasi terhadap Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad, Rabu (21/2/2018) siang ini.

Mereka berencana mendatangi Kantor Wali Kota Depok untuk memberikan surat somasi itu secara langsung, Rabu siang sekitar pukul 14.00.

Somasi dilayangkan RTH Movement, karena menganggap Wali Kota Depok Mohammad Idris tidak peduli pada pengembangan dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Depok sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang penataan ruang.

Dimana dalam UU tersebut, Depok wajib menyediakan 30 persen dari total wilayahnya menjadi ruang terbuka hijau atau RTH.

Namun sampai kini Depok hanya memiliki 16,33 persen saja RTK atau hanya sekitar 3.271 Ha saja.

Koordinator RTH Movement, Alfred Sitorus menyatakan karena dasar itulah pihaknya akan secara langsung melakukan somasi terhadap Wali Kota Depok M Idris, Rabu siang ini.

"Sebab kami menilai bahwa sikap dan kebijakan Wali Kota Depok selama ini, cenderung memarginalkan atau meminggirkan ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH di Depok. Padahal ketersediaan RTH seperti yang diamanatkan UU, wajib dipenuhi suatu wilayah kota," kata Alfred, saar dihubungi Warta Kota, Rabu (21/2/2018).

Belum lagi kata dia RTH memiliki sejumlah fungsi.

Mulai dari sebagai paru-paru kota, juga sebagai wahana ruang publik atau public space bagi warga kota dalam rangka bersosialisasi, refreshing, berolah raga, atau bahkan berkesenian, dan lainnya.

"Karenanya kami bermaksud men-somasi Walikota Depok pada Rabu, 21 Februari 2018 hari ini. Somasi ini nantinya akan menjadi prasyarat kami melakukan gugatan ke Wali Kota Depok, apabila somasi tidak ditanggapi dalam waktu 3X24 jam," kata Alfred.

Sebelumnya Wali Kota Depok M Idris mengaku sudah mengetahui akan adanya rencana sejumlah aktivis lingkungan hidup, yang akan menggugat dirinya terkait belum terpenuhinya 30 persen RTH di Depok.

"Gugat menggugat kepada kami seperti ini adalah hal biasa di negara demokrasi. Jika memang itu tempat untuk penyampaian aspirasinya, silahkan saja, kami tidak bisa menghalangi," kata Idris.

Yang pasti kata Idris selama ini pihaknya masih terus berupaya memenuhi ketersediaan RTH hingga 30 persen dari total wilayah sesuai yang dimanaatkan UU.

"Jadi tidak tepat juga kalau kita dikatakan tidak berupaya. Karenanya apa pun aspirasi yang akan disampaikan, kami harap rasional. Sampaikan ke kita dulu, apa permasalahan dan aspirasinya. Jika dikatakan ketidakadilan dalam penyediaan RTH, maka saya bilang lihat dari sisi apanya," kata Idris.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved