Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jabar Dikukuhkan Menjadi Pjs Wali Kota Bekasi

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengukuhkan R Ruddy Gandakusumah, Kesbangpol Jawa Barat, sebagai Pjs Wali Kota Bekasi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jabar Dikukuhkan Menjadi Pjs Wali Kota Bekasi
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengukuhkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat, R. Ruddy Gandakusumah sebagai Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Bekasi. 

WARTA KOTA, BEKASI---Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengukuhkan R Ruddy Gandakusumah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat, sebagai Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Bekasi. Acara pelantikan itu berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/2/2018) petang.

Soni Sumarsono, Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, mengatakan, Ruddy mulai menjabat sebagai Pjs Wali Kota Bekasi mulai Kamis (15/2/2018).

Ruddy, kata Soni, resmi menjabat sebagai Pjs menggantikan definitif Rahmat Effendi yang tengah cuti di luar tanggungan negara semasa kampanye Pilkada 2018.

Adapun pengangkatan Ruddy sesuai dengan Keputusan Mendagri (Kepdagri) No. 131-32-239 tahun 2018. "Penugasannya dimulai dari Kamis (15/2/2018) sampai Sabtu (10/3/2018) mendatang," kata Soni.

Soni mengatakan, Ruddy layak menjadi Pjs karena berdasarkan pengalaman dan rekam jejaknya. Selama menjadi birokrat di tingkat Provinsi Jawa Barat, tidak pernah memiliki permasalahan dan secara administrasi juga mampu memenuhi syarat sebagai pejabat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemprov Jabar.

"Dia terpilih melalui mekanisme dan bersaing dengan dua kandidat," katanya.

Baca: Petahana Walkot Bekasi Bersyukur Dapat Nomor 1 Meski Kerap Salam Dua Jari

Menurut Soni, Ruddy akan mengemban tugas sebagai Pjs selama satu bulan sampai masa akhir jabatan Rahmat Effendi selesai pada Sabtu (10/3/2018). Setelah itu, posisinya akan naik menjadi Pj Wali Kota Bekasi sampai pelantikan kepala daerah yang baru pada September 2018.

Sebagai Pjs, Ruddy hanya memiliki kapasitas melanjutkan administrasi kepala daerah. Namun saat menjadi Pj, dia memiliki kewenangan penuh setara kepala daerah sehingga bisa merotasi dan mempromosikan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, juga mengukuhkan enam kepala daerah di tingkat kota/kabupaten lainnya di provinsi setempat. Mereka dikukuhkan karena tujuh kepala daerah tingkat kota/kabupaten mengambil cuti dalam rangkaian Pilkada serentak 2018.

Baca: Dana Kampanye Pilwalkot Bekasi Dibatasi Rp 43 Miliar

Ketujuh daerah itu di antaranya Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta. "Pegawai yang menempati Pjs merupakan eselon II di tingkat provinsi," kata Ahmad Heryawan.

Dalam kesempatan itu, Aher juga berpesan kepada para aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai yang menempati posisi Pjs kepala daerah untuk bersikap netral. Mereka juga diminta tidak menunjukan hal-hal yang bermakna politik dalam masa masa kampanye untuk kepala daerah, sehingga Pilkada berjalan dengan lancar dan damai.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, mengatakan, tidak mempersoalkan Pjs ditunjuk dari tingkat provinsi. "Terpenting Pjs-nya bisa melanjutkan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat," kata Rayendra.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved