Bekasi Bangun Gedung Pemerintahan Senilai Rp 200 Miliar

Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelontorkan dana sebanyak Rp 200 miliar untuk membangun gedung pemerintahan 16 lantai.

Bekasi Bangun Gedung Pemerintahan Senilai Rp 200 Miliar
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Maket gedung pemerintahan Bekasi senilai Rp 200 miliar. 

WARTA KOTA, BEKASI -- Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelontorkan dana sebanyak Rp 200 miliar untuk membangun gedung pemerintahan 16 lantai. Pembangunan gedung ini dilaksanakan di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bekasi di Desa Sukahami, Kecamatan Cikarang Pusat.

"Akhir Maret 2018 kita targetkan proyek sudah diberjalan dengan diawali pemasangan tiang pancang," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamaludin pada Selasa (13/2).

Jamaludin mengatakan, pembangunan gedung 16 lantai ini menggunakan dua tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yakni periode 2018 dan 2019 dengan masing-masing Rp 100 miliar. Karena itu, proyek ditargetkan selesai akhir tahun 2019. "Kemungkinan tahun 2020, kantor sudah bisa digunakan pegawai dan masyarakat," ujar Jamal sapaan akrabnya.

Menurut Jamal, pembangunan gedung tersebut sangat mendesak. Sebab kantor pemerintahan yang eksisting saat ini tidak representatif untuk melayani masyarakat. Ruang kerja para staf di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), kata dia, saling berimpitan dengan pegawai lain.

Bahkan sejumlah dinas juga ada yang masih bergabung dengan dinas lainnya seperti Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan dan sebagainya. "Sekarang satu gedung diisi oleh dua sampai tiga OPD, sehingga pelayanan tidak maksimal. Padahal idealnya, satu gedung atau satu lantai bangunan diisi satu dinas," kata Jamal.

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Henry Lincoln menambahkan, gedung yang akan dibangun ini bakal digunakan oleh 10 OPD di wilayah setempat. Adapun 10 OPD itu di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Menurut dia, gedung lama nantinya akan diatur ulang pemerintah sesuai kebutuhan ke depan. Dia meyakini, keberadaan gedung ini akan meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan ke masyarakat. "Rencana ini sudah ada sejak 2016 lalu dan DED (Detail Engineering Design/proyek perencanaan fisik) juga sudah rampung akhir 2017 kemarin," kata Henry.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti meminta peningkatan pelayanan kepada masyarakat jangan hanya sebatas pembangunan infrastruktur saja. Namun pembenahan diri di kalangan aparatur, supaya rajin bekerja sesuai dengan waktunya.

"Kalau gedung baru tapi pegawainya juga malas yah percuma. Pembangunan harus diiringi dengan tanggung jawab yang tinggi, sehingga bisa memaksimalkan pelayanan," kata Jejen.

Dia juga meminta, kepada pemerintah agar rutin mengevaluasi kinerja aparatur dan sistem kerja, sehingga bila ada kesalahan bisa segera diperbaiki. "Evaluasi penting karena sebagai gambaran kepada pegawai agar bekerja lebih baik lagi," ujarnya.

Meski demikian, Jejen mengapresiasi upaya pemerintah yang membangun gedung ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Gedung ini sangat memberikan manfaat untuk masyarakat, agar digunakan sesemaksimal mungkin," katanya. (faf)

Data :
- Jumlah lantai 16 plus basement
- Luas total lantai 22.340 meter persegi
- Jumlah parkir mobil 164 kendaraan
- Basement: Utilitas bangunan dan ruang kontrol
- Lantai 1 dan 2: parkir kendaraan
- Lantai 3: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Lantai 4: Pelayanan bersama
- Lantai 5 dan 6: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Lantai 7 dan 8: Dinas PUPR
- Lantai 9 dan 10: Dinas Perumahan Rakyat
- Lantai 11: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Lantai 12: Dinas Koperasi
- Lantai 13: Dinas Perdagangan
- Lantai 14: Dinas Perindustrian
- Lantai 15: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lantai 16: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Total OPD ada 36 (terdiri dari Dinas dan Badan)

Tags
gedung
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved