Home »

News

» Jakarta

Sandiaga: Sulit Larang Sepeda Motor di Jatibaru

Ya diingatkan bahwa Tanah Abang Jatibaru itu tidak untuk dilalui oleh kendaraan pribadi, hanya kendaraan umum

Sandiaga: Sulit Larang Sepeda Motor di Jatibaru
Wartakotalive.com/Hamdi Putra
Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemprov DKI di Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat pada Jumat lalu (22/12) juga diikuti dengan beroperasinya Transjakarta Tanah Abang Explorer. 

WARTA KOTA, JAKARTA- Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno mengaku kesulitan mengatur pengendara sepeda motor untuk tidak melintas di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terlebih, belum adanya payung hukum untuk menerapkan kebijakan tersebut.
 Sandiaga yang sebelumnya meminta adanya penindakan terhadap pemotor yang melintas di jalan tersebut merevisi pernyataannya. "Ya diingatkan bahwa Tanah Abang Jatibaru itu tidak untuk dilalui oleh kendaraan pribadi, hanya dilalui oleh kendaraan umum," kata Sandiaga kepada wartawan.
Sebelumnya Sandiaga dengan tegas meminta pesepeda motor harus ditindak lantaran jalan tersebut hanya boleh dilalui angkutan umum.

Kabid Peneggakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto mengaku belum ada koordinasi dengan pihaknya atas permintaan Sandiaga untuk menindak pemotor di jalan itu. “Itu kan permintaan pak Wagub. Sejauh ini belum ada koordinasi dengan kami. Silahkan tanyakan ke Dinas Perhubungan DKI,” ucapnya.

Lebih lanjut Budiyanto menambahkan pihaknya tidak dapat menindak pengendara tanpa ada aturan sebagai payung hukum. “Silahkan keluarkan Peraturan Gubernur (Pergub)-nya. Tapi tetap Pergub kan tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada turunannya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Daerah (Perda) dan lainnya,” ujar Budiyanto.

Meski hanya memberi peringatan terhadap pengendara dikatakan Budiyanto hal itu tetap ada aturannya. “Memang peringatan itu bagian dari penindakan. Tapi tetap harus mengacu pada aturan,” tegasnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI, Yuke Yurike menilai pelarangan apalagi penindakan terhadap motor melintas di Jalan Jatibaru mustahil dilakukan. Sebab, penutupan jalan itu tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

“Pertama, penutupan jalan itu hanya berdasarkan perintah lisan dari gubernur. Kedua, penutupan itu justru melanggar UU Lalu Lintas dan Angkutan Umum serta mengalihfungsikan jalan untuk Kaki-5 itu melanggar Perda Ketertiban Umum,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Terlebih, kebijakan Gubernur itu diambil tanpa melibatkan DPRD bahkan Polda Metro Jaya. Bahkan, kepolisian memberikan rekomendasi agar Jalan Jatibaru difungsikan kembali sebagaimana seharusnya. “Jadi siapa yang mau menilang? Polisi? Nggak mungkin, mereka justru merekomendasikan Gubernur agar membuka jalan Jatibaru secara permanen. Menurut data polisi, penutupan itu berimbas pada kemacetan,” ujarnya.

Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help