Penjabat Walkot Bekasi akan Diisi Kesbangpol Jabar di Masa Pilkada

Pjs dengan masa jabatan sebulan ini bakal menempati Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi dengan kewenangan penuh.

Penjabat Walkot Bekasi akan Diisi Kesbangpol Jabar di Masa Pilkada
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Ilustrasi mobil dinas penjabat di Kota Bekasi. 

WARTA KOTA, BEKASI -- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Rudy Gandakusumah diproyeksikan bakal menempati posisi Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Bekasi

Bahkan, Pjs dengan masa jabatan sebulan ini bakal menempati Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi dengan kewenangan penuh setara kepala daerah. 

Adapun, masa jabatan Pj Wali Kota Bekasi akan berlangsung sampai kepala daerah yang baru dilantik pada September 2018 mendatang.

Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengatakan pihaknya masih menyeleksi tiga nama pegawai eselon II di tingkat Provinsi Jawa Barat. Namun dari tiga nama itu, nama Rudy disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menempati posisi Pjs dan Pj.

Namun demikian, Sumarsono enggan membeberkan nama pegawai eselon II yang bakal menempati posisi Pjs dan Pj Wali Kota Bekasi. “Ada satu nama yang berpotensi besar, tapi saya lupa namanya siapa karena ada ribuan nama yang diajukan untuk menempati posisi di daerah yang mengikuti Pilkada. Namun yang saya ingat inisialnya R,” kata Sumarsono saat dihubungi pada Senin (12/2).

Menurut dia, tiga nama pegawai yang diajukan berdasarkan rekomendasi Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Bagi pegawai yang lolos seleksi, kata dia, otomatis bakal diangkat menjadi Pjs dan Pj sesuai surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, Pjs yang telah dipilih akan dikukuhkan di tingkat Provinsi Jawa Barat pada Rabu (14/2). Masa kerjanya berlaku selama sebulan, sejak cutinya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sampai masa akhir jabatan pada 10 Maret 2018.

“Setelah itu pada tanggal 11 Maret 2018, posisi Pjs akan naik menjadi Pj dan akan dilantik. Semua (Pjs dan Pj) dari provinsi, dan untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi tidak diangkat menjadi Pjs, tapi hanya mitra kerja Pj saja,” ujar Sumarsono.

Menurut dia, pegawai eselon II yang bakal menempati Pjs dan Pj wajib mengikuti seleksi. Tujuannya untuk mengetahui kompetensi, manajerial administrasi dan teknisnya dalam menjalani roda pemerintahan. “Mendagri yang menyeleksi langsung, nanti akan dilihat rekam jejaknya seperti apa, dan pengalamannya bagaimana. Semua komponen langsung dinilai pimpinan (Mendagri),” ungkapnya.

Dia mengatakan, kepala daerah setingkat Kabupaten dan Kota diambil dari pegawai eselon II di tingkat Provinsi. Berbeda untuk kepala daerah setingkat Provinsi, akan diambil dari pegawai eselon I Kementerian atau pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat lingkup pemerintah pusat.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help