Jabatan Dua Kepala Dinas di Bekasi Kosong 6 Bulan

Jabatan Kepala Dinas BMSDA, dan Kepala Dinas Penataan Ruang (PR) di Kota Bekasi diproyeksikan kosong selama enam bulan.

Jabatan Dua Kepala Dinas di Bekasi Kosong 6 Bulan
humasbekasikota.com
Ilustrasi Pemkot Bekasi 

WARTA KOTA, BEKASI---Jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), dan Kepala Dinas Penataan Ruang (PR) di Kota Bekasi diproyeksikan kosong selama enam bulan. Kepala Dinas BMSDA Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dinyatakan telah pensiun dini sejak Jumat (9/2/2018).

Tri mundur dari jabatannya karena maju sebagai Wakil Wali Kota Bekasi dalam ajang Pilkada 2018, mendampingi Rahmat Effendi yang menjadi petahana. Sementara posisi Kepala Dinas PR Kota Bekasi belum diisi sejak organisasi perangkat daerah (OPD) itu dipecah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada awal Januari 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Reni Hendrawati, mengatakan, untuk sementara waktu dua OPD itu dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt). Sekretaris Dinas BMSDA, Arief Maulana sementara sebagai Plt Kepala Dinas BMSDA.

Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Koswara Hanafi merangkap jabatan sebagai Plt Kepala Dinas PR. Dua orang itu dipilih karena tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) kerjanya memiliki kesamaan atau persis dengan jabatan definitif yang diembannya.

“Pelayanan dan kinerja pegawai di dua OPD itu tetap berjalan, meski tidak memiliki pucuk,” kata Reni di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (12/2/2018).

Menurut Reni, kekosongan kepala dinas di dua OPD itu bisa saja terjadi selama enam bulan atau sampai kepala daerah yang baru dilantik pada September mendatang. Asalkan Penjabat Wali Kota Bekasi yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari eselon II di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melakukan promosi atau mutasi jabatan.

“Penjabat Wali Kota tetap memiliki hak penuh dalam menjalani roda pemerintahan, berbeda dengan penjabat sementara (Pjs) yang hanya meneruskan administrasi saja,” kata Reni.

Baca: Kurang Peserta, Masa Pendaftaran Lelang Jabatan Kadishub Depok Diperpanjang Selama Sepekan

Meski demikian, Reni tetap meyakini kekosongan dua pucuk di OPD itu tetap melebihi ambang waktu tiga bulan. Soalnya pejabat yang bakal mengisi kekosongan itu diwajibkan mengikuti lelang jabatan (open bidding) selama tiga bulan di Kota Bekasi.

Baca: Airlangga Boleh Rangkap Jabatan, PDI P Juga Minta Puan Aktif Lagi di Partai

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur pada BKPPD Kota Bekasi, Widytiawarman, mengatakan, lelang jabatan merupakan proses seleksi pegawai yang bakal menempati posisi eselon II di wilayah setempat. Tujuannya untuk melihat kompetensi, kemampuan manajerialnya secara teknis maupun administrasi.

“Ada lima orang yang menguji, tiga di antaranya dari BKPPD dan dua dari kalangan profesional. Bila lulus, mereka akan menempati posisi jabatannya,” kata Widy.

Widy menambahkan, lelang jabatan sudah dilakukan Kota Bekasi sejak diterbitkannya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan itu menyebut, untuk jabatan tinggi pratama wajib mengikuti proses open bidding sebelum menempati jabatannya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help