Home »

News

» Jakarta

DPRD DKI Marah soal Rusunawa Telat Rampung, Kontraktor Harus Masuk Daftar Hitam

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, marah lantaran Rusunawa Nagrak di Marunda, Jakarta Utara, terlambat rampung.

DPRD DKI Marah soal Rusunawa Telat Rampung, Kontraktor Harus Masuk Daftar Hitam
Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw
Suasana proyek Rusunawa Nagrak 

WARTA KOTA, MENTENG---Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, marah lantaran Rusunawa Nagrak di Marunda, Jakarta Utara, terlambat rampung. Rusunawa yang terdiri dari 14 tower dan jalan akses masuk ke Rusunawa Nagrak seharusnya rampung pada 20 Desember 2017.

Tapi sampai 12 Februari 2018 atau lewat masa pemberian waktu penyelesain selama 50 hari, proyek belum juga selesai. "Harus masuk daftar hitam itu semua kontraktornya," kata Iman ketika dihubungi wartawan, Senin (12/2/2018).

Baca: DPRD DKI Tagih Denda Tiga Kontraktor Akibat Molornya Proyek Rusunawa Nagrak

Apalagi beberapa kontraktor diketahui sudah beberapa kali terlambat dalam menyelesaikan pembangunan rusunawa.

"PT Totalindo Eka Persada itu dulu waktu bangun Rusun KS Tubun juga terlambat rampung. Enggak masuk daftar hitam. Sekarang justru menang lagi diproyek Rusunawa Nagrak, dan terlambat lagi. Makanya yang begini sudah harusnya masuk daftar hitam dulu dong. Biar memperbaiki kinerja, jangan terlalu banyak dimaklumin," kata Iman.

Baca: Ini Penyebab Pembangunan Proyek Rusunawa Nagrak Terlambat

Rusunawa Nagrak dikerjakan tiga kontraktor, yakni PT Totalindo Eka Persada (tower satu hingga lima), PT Adhi Karya (tower enam-10) dan PT PP (tower 11-14). Proyek pembangunan tower satu hingga lima senilai Rp 567 miliar, menara enam hingga 10 senilai Rp 567 miliar, dan menara 11-14 senilai Rp 453 miliar.

Ketiga kontraktor sama-sama tak bisa menyelesaikan pembangunan tepat waktu. "Makanya kami akan memanggil semua kontraktor dan Dinas Perumahan agar menjelaskannya. Pekan ini kami panggil. Harus masuk daftar hitam ini," kata Iman.

Pandapotan Sinaga, Sekretaris Komisi D DPRD DKI, mengatakan, Pemprov DKI terlalu lemah terhadap kontraktor nakal karena molor selesaikan tugasnya. "Kalau saya tidak banyak bicara. Langsung saja masuk daftar hitam," kata Pandapotan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Jakarta Pusat itu mengaku usulan pemanggilan pihak-pihak terkait justru dari dirinya. Ia jengkel akibat keterlambatan penyelesaian proyek itu warga jadi korban. "Pak Anies (Gubernur DKI Anies Bawesdan), jangan diam saja. Berikan sanksi dong," kata Pandapotan.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help