Agar Fokus, Pemerintah Diharapkan Bentuk Badan Khusus UMKM

Jumlah UMKM yang mencapai 60 juta usaha ditengarai membuat kementerian kewalahan, sampai akhirnya tidak fokus memberikan pembinaan dan perhatian.

Agar Fokus, Pemerintah Diharapkan Bentuk Badan Khusus UMKM
Istimewa
ILUSTRASI Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

WARTA KOTA, CILANDAK -- Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun meminta pemerintah untuk serius memberikan perhatian terhadap pelaku usaha UMKM, mengingat pentingnya sektor ini dalam menopang roda ekonomi nasional.

Salah satunya dengan membuka badan atau lembaga khusus yang memperhatikan pelaku usaha kecil tersebut.

Menurutnya, selama ini pembinaan kepada UMKM belum mampu dilakukan pemerintah secara maksimal.

Apalagi melalui paket kebijakan ekonomi ke-16 tersebut, Presiden Jokowi telah meminta agar UMKM didongkrak pasarnya hingga ekspor.

“Paket kebijakan ekonomi 16 disebutkan ada keberpihakan kepada UMKM. Tapi Sayangnya Kementerian Koperasi dan UKM tidak bisa menerjemahkan dengan tuntas kebijakan tersebut,” kata Ikhsan kepada Warta Kota, Senin (12/8/2018).

Diungkapkan Ikhsan, sekitar 23 lembaga negara selama ini telah melakukan pembinaan terhadap UMKM.

"Namun hal itu justru dinilai tumpang tindih, apalagi masing-masing lembaga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jadi, saya rasa solusinya dengan membuat badan khusus UMKM supaya fokus," ujarnya.

Selama ini, menurutnya, Kemenkop dan UKM lebih fokus pada koperasi. Jumlah UMKM mencapai 60 juta usaha tersebut ditengarai membuat kementerian kewalahan, sampai akhirnya tidak terfokus memberikan pembinaan dan perhatian.

Pihaknya meminta pemerintah memberikan keberpihakannya secara nyata kepada pelaku UMKM.

"Misalnya pembinaan secara berkesinambungan pada seluruh sisi yang dilakukan oleh asosiasi dengan dukungan pemerintah. Pasalnya, potensi UMKM cukup tinggi untuk pembangunan ekonomi," bebernya.

Ia menambahkan, Akumindo mendorong pemerintah dapat merealisasikan permudahan izin ekspor dan izin lainnya.

Pemberian insentif kepada pelaku usaha pemula potensial serta kemudahan pinjaman keuangan dari bank menjadi beberapa pokok penting yang mesti diperhatikan.

“Misalnya ada UMKM yang sudah ada permintaan ekspor, bagaimana pemerintah bisa mendampingi untuk produksi dan peminjaman dananya,” ujarnya.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved