Home »

News

» Jakarta

Taufik Gerindra Heran dengan Kebodohan Dinas saat Pembebasan Lahan Waduk Pondok Ranggon III

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, heran dengan kebodohan dalam pembebasan lahan Waduk Pondok Ranggon III.

Taufik Gerindra Heran dengan Kebodohan Dinas saat Pembebasan Lahan Waduk Pondok Ranggon III
Warta Kota/Mohamad Yusuf
Proyek pembangunan tiga waduk Pondok Ranggon yang mangkrak. 

WARTA KOTA, GAMBIR -- Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, heran dengan kebodohan dalam pembebasan lahan Waduk Pondok Ranggon III.

Taufik menilai Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI (Dinas SDA) sembrono dan bersikap aneh dalam proses pembebasan lahan itu.

Taufik makin sadar setelah dugaan korupsi berupa menaikkan harga tanah di pembebasan lahan Waduk Pondok Ranggon III dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hitungan kerugian Pemprov DKI dalam laporan itu bikin kesal Taufik, yakni Rp 15 milliar.

Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) melaporkan ke KPK pada Kamis (8/2/2018).

KPK menganggap bukti permulaan dalam surat laporan cukup dan menerima laporan tersebut.

"Itu Dinas SDA beli lahan enggak lihat riwayat lahannya dulu apa. Kok bisa-bisanya harganya jauh banget dari NJOP," kata Taufik kepada Warta Kota baru-baru ini.

Baca: Taufik Gerindra Kaget Cuma 12 Tiang Mikrosel Ditertibkan, Bakal Dibahas di Pansus Dewan

Taufik mengatakan, keanehan itu kelihatan dari laporan Katar ke KPK, disebut tahun 2013 atau tiga tahun sebelum Pemprov DKI membebaskan lahan, sempat terjadi pembelian lahan antara ahli waris dan pemilik baru.

Pemilik baru membeli lahan dari ahli waris dengan kisaran harga Rp 150.000-Rp 500.000 per meter persegi. Tapi diketahui transaksi lebih banyak di angka Rp 150.000 per meter persegi.

"Nah riwayat pembelian yang murah ini tak dilihat apa. Sampai bisa tiba-tiba dihitung tahun 2016 harga belinya Rp 1,8 juta per meter persegi. proses hukum saja. Saya dukung laporan Katar ke KPK," kata Taufik.

Baca: Dugaan Menaikkan Harga Pembelian Lahah Waduk Pondok Ranggon, DKI Bakal Susah Dapat WTP

Sebelumnya, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, melaporkan dugaan korupsi pembebasan lahan Waduk Pondok Rangon III ke KPK pada Kamis (8/2/2018).

Sugiyanto menilai telah terjadi beberapa hal menyimpang dalam pembebasan lahan tersebut.

Mulai dari pengkondisian pembelian lahan dari ahli waris, penilaian harga tanah yang ngawur karena tak dilakukan oleh KJPP sebenarnya, serta perbedaan harga yang terlalu jauh antara hasil appraisal dan NJOP di lokasi lahan.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help