Pertumbuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi Melambat, Ini Penyebabnya

Laju pertumbuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bekasi berjalan lambat. Setiap tahun pertumbuhannya hanya 0,048 persen.

Pertumbuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi Melambat, Ini Penyebabnya
Istimewa
ilustrasi ruang terbuka hijau . 

WARTA KOTA, BEKASI----Laju pertumbuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bekasi berjalan lambat. Setiap tahun pertumbuhannya hanya 0,048 persen. Padahal bila mengacu pada UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seharusnya pemerintah menyediakan 30 persen RTH dari total luas sekitar 210,5 kilometer persegi.

Dzikron, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Bekasi, mengatakan, perolehan RTH di Kota Bekasi baru mencapai 16 persen. Rinciannya, 11 persen RTH pribadi dan 5 persen RTH publik. Lambatnya laju pertumbuhan RTH terkendala beberapa faktor.

Baca: Ruang Terbuka Hijau Baru 9,8 Persen dari Idealnya 30 Persen, Tak Heran Jakarta Banjir

Seperti menyimpangnya pengembang sektor komersil, yakni pembangunan rumah toko (ruko) dari rekomendasi desain tata ruang yang dikeluarkan pemerintah. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 tahun 2011, telah diatur izin pemanfaatan ruang bahwa pengembang sektor apapun harus menyediakan RTH sekitar 15-20 persen dari lahan yang dibangun.

Namun saat implementasinya, pembangunan kadang tidak sesuai. "Desain awal peruntukan RTH di pengembang ruko kebanyakan menyimpang, bukan untuk RTH tapi dialihkan sebagai lahan parkir kendaraan pengunjung," Dzikron, Minggu (11/2/2018).

Baca: Ruang Terbuka Hijau Cibubur Berubah Menjadi TPS Liar

Menurut Dzikron, faktor lain yang menyulitkan adalah minimnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang semakin melambung tinggi, sehingga butuh anggaran besar. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi yang hampir menembus Rp 6 triliun tidak cukup untuk menyediakan RTH.

Dzikron mengatakan, pengadaan lahan untuk RTH publik seperti hutan kota dan taman kota mesti mempertimbangkan melejitnya harga tanah yang cenderung naik setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah menyiasatinya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved