Pengamat Nilai Kasus Cetak Sawah Bisa Mengarah ke Pemerintah

Suparji Ahmad menyebutkan kerugian negara atas proyek cetak sawah adalah tanggung jawab pembuat kebijakan

Pengamat Nilai Kasus Cetak Sawah Bisa Mengarah ke Pemerintah
Kompas.com
Buruh tani menyiapkan bibit tanaman padi di areal persawahan. 

WARTA KOTA, JAKARTA- Bareskrim Polri harus proaktif mendalami dugaan keterlibatan pengambil kebijakan atau pemerintah yakni Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian, dalam kasus dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menyebutkan kerugian negara atas proyek cetak sawah adalah tanggung jawab pembuat kebijakan. Untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara ratusan milliar rupiah maka sangat diperlukan keterangan pihak terkait.

“Dalam rangka membuat kasus ini terang benderang sangat dibutuhkan keterangan dari menteri pertanian karena Kementan pasti mengetahui, mendengar dan mengalami” katanya

Suparji juga menambahkan ada beberapa faktor yang membuat ini lamban ditangai lembaga penegak hukum salah satunya harus menunggu laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal tanpa audit BPK penegak hukum juga bisa langsung memanggil pihak terkait karena nama- nama yang bersangkutan sudah disebutkan dalam persidangan.

“Ada faktor lain sehingga jadi lamban, secara teoritis memang bisa mengarah ke Kementan," ucapnya, Jumat (9/2/2018).

Perihal audit kerugian negara dalam kasus ini BPK mengaku sudah menyerahkannya kepada sejumlah pihak yg berkepentingan. Komisioner BPK Achsanul Qosasi menyatakan, pihak-pihak yang telah diserahi hasil audit dari kasus tersebut, di antaranya ada Polri, DPR, sampai ke Presiden.

“Sudah diserahkan. Tinggal aparat penegak hukum saja menindaklanjuti,” ucapnya, Kamis (8/2/2018).

Ia berpandangan, penindaklanjutan menyeluruh terhadap kasus yang kini telah menyeret dua tersangka, yakni Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, Upik Rosalina Wasrin dan mantan Direktur Operasional PT Hutama Karya (Persero) R Soetanto itu seharusnya tidak lagi menjadi kendala. Pasalnya, perhitungan kerugian negara hingga hasil pemeriksaan investigasi telah terangkum dalam hasil audit.

“Kita tidak wajib menjelaskan ini kepada publik, tinggal dibaca saja oleh mereka nanti. Kan begitu sudah ke DPR, itu sudah domain publik. Silakan ambil di DPR, tetapi jangan BPK yang menjelaskan tentang itu,” tutur Achsanul.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menegaskan akan mengawasi program  pencetakan sawah baru dan tidak segan-segan menindak kalau menemukan pelanggaran.

Jaksa Agung, HM Prasetyo mengatakan pihaknya akan mengawasi kalau diminta oleh pihak yang berwenang. "Kalau diminta kita akan mengawasi pengawasan dan pendampingan, mengawal dan mengamankan jadi sifatnya lebih mendorong terjadi akselerasi dan tentunya semuanya berhasil dengan baik," katanya.

Kendati demikian Kejagung menurutnya akan mengedepankan upaya preventif agar tidak terjadi penyelewengan dalam program pencetakan sawah tersebut. 

Seperti diketahui, Upik Rosalina yang mantan pejabat BUMN itu diduga membuka tanah atau lahan untuk sawah dengan tidak melalui proses yang benar sehingga tanah yang diadakan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perbuatannya, Rosalina diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 67.962.851.000.

Saat proyek pengadaan lahan sawah, Rosalina menjabat sebagai Ketua Tim Kerja BUMN Peduli. Ia langsung bertanggung jawab kepada Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan.

Tim itu menerima dana dari sejumlah BUMN untuk pembukaan lahan sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Penyidik menemukan adanya kesalahan pada proses pengadaan sawah. Rosalina menetapkan lokasi sawah tanpa investigasi terhadap calon lahan itu.

Hasilnya, lahan itu tidak sesuai dengan proyek yang telah direncanakan sejak awal. Proyek tersebut dikategorikan fiktif karena luas pembukaan lahan sawah jauh di bawah yang ditentukan dalam rencana proyek. Padahal, uang patungan dari sejumlah BUMN telah diberikan

Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help