WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Ketua DPRD Minta Anies-Sandi Batalkan Penataan Tanah Abang

Prasetio menilai kebijakan menutup jalan jatibaru raya telah UU Nomor 38 Tahun 2004 serta PP Nomor 34 Tahun 2006

Ketua DPRD Minta Anies-Sandi Batalkan Penataan Tanah Abang
Warta Kota/Rangga Baskoro
Pengojek memarkir sepeda motor mereka di pinggiran Jalan Jatibaru dekat Stasiun Tanah Abang yang baru dibuka Sabtu (3/2/2018) sore. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi meminta Anies-Sandi membatalkan penataan Tanahabang dengan menutup Jalan Jatibaru Raya.

Prasetio menilai kebijakan menutup jalan jatibaru raya telah menerjang Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan terdapat ketentuan pidana yang sangat tegas.

"Itu hukumannya bisa 18 bulan penjara atau denda Rp 1,5 miliar bagi setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan trotoar," kata lelaki yang akran disapa Pras itu.

Dia mengaku sebagai mitra kerja Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengingatkan agar tidak serampangan menjalankan kebijakan.

’’Saya pastikan, jika kebijakan baik dan tak melanggar UU atau aturan kami akan mendukung,’’ kata Pras di DPRD DKI kemarin (8/2/2017).

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI itu juga menjelaskan orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan bisa dikenakan denda Rp 250.000 sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2).

Pras menduga, penataan Tanah Abang tidak dilandasi dengan kajian secara mendalam dan detail.

"Ini menandakan tidak adanya perencanaan yang baik. Seharusnya, sejak awal program transportasi terintegrasi besutan Anies-Sandi, OK Otrip diuji coba di kawasan Tanah Abang," ujar Pras.

Menurut Pras, kebijakan penataan Tanahabang cenderung sepotong-sepotong.

Menurut Pras, problematika Tanah Abang bukan hanya pada Pedagang Kaki Lima (PKL) saja.

Mesti diihat juga dari masalah transportasi angkutan umum yang melintas di sana.

Jalan itu, kata Taufik, tidak boleh ditutup untuk yang lain, apalagi kegiatan PKL.

Pras menambahkan, ketika jalan ditutup berarti ada hal yang tidak benar.

’’Jalanan itu hanya untuk transportasi. Bukan PKL. Apalagi Tanah Abang, daerah macet. Jalannya, sempit, kenapa diambil haknya,’’ tegas Pras.(*)

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help